Kota Bima, Bimeks.-
Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bima, Rabu (13/1), mewujudkan keinginannya berdemo dengan mendesak pembayaran tunjangan Kesra selama empat bulan. Namun, tak bertajuk demo akbar karena hanya dilakukan belasan guru di depan Sekretariat DPRD dan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.30 Wita di gedung PGRI, jalan Gatot Soebroto dengan pengawalan ketat puluhan aparat Polresta Bima. Secara bergantian, pentolan organisasi itu berorasi menyampaikan isi tuntutan mereka hingga ke Sekretariat DPRD Kota Bima, jalan jenderal Soedirman. Massa menggunakan mobil pick up, layaknya aksi mahasiswa selama ini.
Selain orasi, massa guru juga membawa sejumlah poster. Diantaranya yang berisi tulisan ‘Pendidikan Yes, Politisasi Pendidikan, No”. “Suara, Kejujuran, dan Nurani Guru, Kami Butuh Ketenangan, Kepastian dan Kesejahteraan”. Selain itu, sejumlah guru juga membentangkan spanduk yang bertuliskan, “Guru Jangan Dikebiri dan Dibodohi, Hidupkan Guru dan Jangan Hidup di Atas Pundak Guru”.
Wakil massa, Ermayani dalam orasinya menyampaikan, sebenarnya dalam aksi itu bakal diikuti ribuan guru. Namun, gagal akibat sejumlah upaya intimidasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. “Apa yang kami lakukan hari ini adalah menyampaikan aspirasi seluruh guru, bukan untuk kepentingan beberapa orang saja. Sebenarnya yang akan aksi mencapai ribuan orang, tapi karena intimidasi pemerintah, mereka takut. Kami mengerti kekuatiran teman-teman guru itu,” kata Ermayani.
Bagaimana reaksi Ketua PGRI Kota Bima, Drs H Sudirman? Dalam orasinya, di mengatakan, aksi demonstrasi terpaksa dilakukan setelah sejumlah upaya pendekatan tidak direspek secara positif oleh pejabat Pemkot Bima. Tidak hanya pemerintah, PGRI juga sudah berupaya berkomunikasi dengan DPRD Kota Bima. “Saat itu dewan berjanji tidak akan mengetok anggaran jika Kesra guru tidak dibayar, tapi hingga saat ini janji itu tidak ada wujudnya,” katanya.
Tak berlangsung lama, sekitar pukul 10.30 Wita, massa guru diterima oleh sejumlah anggota Komisi dan pimpinan DPRD Kota Bima, Ahmad Miftah, S.Sos. Saat itu, PGRI Kota Bima pun menyampaikan sejumlah materi tuntutan. Selain pembayaran Kesra dan insentif guru, juga mendesak pengembalian pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Juklak dan Juknis, penempatan kepala sekolah (Kasek) sesuai standar kualifikasi.
Saat itu, Ketua PGRI menyampaikan kekecewaannya, karena sejak menyampaikan laporan ke gedung legislatif itu, tidak pernah diterima Ketua DPRD Kota Bima. “Kami tersinggung, sudah dua kali kami ke sini, tapi tidak pernah diterima Ibu Ketua, tidak keliatan batang hidungnya. Apakah level kami tidak layak diterima langsung oleh Ketua Dewan?” ujarnya.
Kekecewaan itu dijawab oleh sejumlah anggota DPRD dengan menyampaikan beberapa alasan mengapa bukan Ketua DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE yang menerima mereka.
Sempat terjadi perdebatan antara anggota Komisi A, Subhan HM Nur, SH, Ahmad Gani, SH dengan ketua komisi yang membidangi pendidikan itu, Sudirman, SH, karena mengarahkan audiensi itu diakhiri dengan janji Dewan akan memberikan rekomendasi terhadap sejumah tuntutan itu.
“Kasihan bapak dan ibu guru, mereka ke sini karena mengharap kepastian, jadi jangan ditunda lagi. Soal rekomendasi nanti, kita jawab dulu apa yang disampaikan PGRI saat ini, agar jangan sampai salah interpretasi PGRI nantinya,” ajak Subhan.
Saat itu, anggota Komisi A DPRD Kota Bima, Ahmad Gani, SH, mengatakan, secara umum respek dengan segala tuntutan guru itu. Terutama tuntutan tunjangan kesra selama empat bulan. Diakuinya, dalam konstruksi APBD 2009 beban anggaran untuk tunjangan guru yang mesti dibayar hingga 12 bulan, demikian juga dalam APBD Perubahan. “Dalam APBD Perubahan yang tercantum juga dua belas bulan, bukan delapan bulan,” ujarnya.
Setelah sempat memanas, sekitar pukul 11.30 Wita, audiensi itu diskors oleh Ahmad Miftah, setelah diusulkan sejumlah anggota DPRD Kota Bima lainnya. Tak berlangsung lama, sejumlah legislator itu menyampaikan kesimpulan mereka akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan guru itu. Salah satunya dengan mengelarifikasi ke Pemkot Bima.
Sekitar pukul 12.07 Wita, massa guru melanjutkan aksi ke kantor Pemkot Bima. Sama di tempat sebelumnya, sepanjang jalan menuju kantor itu, massa secara bergantian berorasi. Namun, pada saat bersamaan secara mendadak sejumlah pejabat Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima bermain sepakbola dan hiburan. Secara bergantian beryanyi menggunakan pengeras suara dan sound system yang sudah terpasang sejak pagi di kantor itu. Akibatnya, membenamkan suara yang bersumber dari massa PGRI.
Tak berlangsung lama pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Kepala UPTD Dikpora Raba, Sarifuddin, naik pitam dan mengamuk melihat sejumlah massa PGRI Kota Bima berorasi di kantor Pemkot Bima. Aksi Sarifuddin pun diredam sejumlah PNS dan aparat Polresta Bima.
Beberapa menit setelah itu, Wali Kota Bima Drs HM Nur A Latif didampingi sejumlah pejabat, keluar dan berdiri di panggung mini di halaman kantor itu. Saat itu, sejumlah massa sempat melontarkan yel-yel-yel, “Hidup Guru, Hidup Guru, dan Hidup Wali Kota”. Namun, lantas dijawab Nur Latif dan mendesak massa agar tidak melanjutkan orasi mereka. “Siapa yang bilang kalian mati, saya memang harus hidup,” ujar Nur Latif ketus.
Saat itu, permintaan itu tak lantas patuhi massa. Mereka malah meminta agar diterima oleh Nur Latif. Adrenalin mantan pejabat DKI Jakarta itu pun membuncah. “Kalian anak jalanan, jadi tempat kalian di jalan. Siapa yang suruh kalian berdemo. Saya sudah haramkan kalian demo,” katanya.
Lontaran kalimat itu lantas dijawab Sudirman. “Mohon kalimatnya yang santun sedikitlah Pak Wali. Anda itu adalah guru kami, kedatangan kami untuk menyampaikan aspirasi seperti yang diatur Undang-Undang menyampaikan pendapat,” ujar Sudirman.
Merasa tidak puas, tak berlangsung lama, Nur Latif memerintahkan sejumlah pejabat agar membubarkan massa. Sejumlah pahlawan tanda jasa itu pun membubarkan diri secara tertib.
Pantauan wartawan, sejak pukul 09.00 Wita, sejumlah guru seperti SMPN 1 Kota Bima, SMAN 2, tiba-tiba sibuk dengan kegiatan rapat mendadak di sekolah masing-masing. Menurut sejumlah guru yang enggan menyebut namanya, sejumlah kegiatan itu sengaja digelar untuk mengalihkan konsentrasi mereka agar tidak ikut terlibat dalam aksi PGRI.
Sementara itu, Kepala SMAN 2 Kota Bima, Syahbudin, SPd, mengaku, namanya dicatut untuk menolak aksi demo dan menyatakan mosi tidak percaya kepada pengurus PGRI. Walaupun sudah lama mengundurkan diri dari organisasi profesi itu.
“Tidak benar saya melarang demo, saya tidak pernah melarang demo. Jika ada guru di sini ingin ikut berdemo, itu hak guru. Negara ini kan negara demokrasi, kalau pun ada yang tidak mau demo juga itu hak mereka juga,” ujarnya kepada wartawan di sekolah setempat, Rabu. (BE.17/Fachrunnas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar