100 Hari SBY-Boediono Dinilai Belum Sejahterakan Rakyat

Bima.-
Aksi memperingati 100 hari pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono oleh element Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Bima, menilai belum menyejahterakan rakyat. Mereka menilai pemerintahan SBY jilid II kian memuluskan agenda neoliberalisme.
Mereke menilai perjanjian perdagangan bebas Asean-China Free Agreement tidak terlepas adanya keterlibatan rezim borjuis. Kenyataan itu kemudian kian meriliberalisasi pasar produk-produk Cina yang kian mengalahkan produk dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun harga.
Kenyataan yang menyakitkan juga, kata mareka, para menteri yang diberi fasilitas kendaraan maisng-masing senilai Rp1,5 miliar dan renovasi Istana Rp22 miliar. Kasus bank Century belum tuntas, karena berbagai konflik kepentingan dikalangan para penguasa.
Disisi lain, kata mereka, kondisi masyarakat Indonesia termasuk di Bima masih terlilit sejumlah masalah. Termasuk kemiskinan, dimana kebijakan pemerintah belum berpihak ke masyarakat lemah.
Fakta itu dapat dilihat dari layanan pendidikan yang sulid dijangkau oleh kaum papa. Pendidikan dengan fasilitas terbaik hanya dinikmati oleh kaum borjuis. Bahkan ada yang meregang nyawa lantaran tidak sanggup membayar biaya berobat. “Untuk itu kami menuntut pendidikan dan kesehatan gratis yang juga dijanjikan oleh pemerintah Provinsi,” kata Ismunandar, koordinator aksi SMI, Kamis kemarin.
Tidak hanya itu, fenomena banyaknya perguruan tinggi di Bima, tidak melahirkan solusi pengembangan sumber data manusia. Akan tetapi justru terjadi jual beli ijasah, skripsi. Pendidikan di Bima hanya melihat kemampuan mahasiswa membayar, bukan kualitas yang diberikan.
Ditingkat lokal, sederet persoalan pun kini melilit masyarakat. Petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, ditambah lagi harga mahal.
Massa aksi ini pun ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Nur Jafar dan Muhammad Hasan. Nur Jafar mengatakan pemerintah telah berupaya untuk berbuat bagi masyarakat. Berbagai persoalan kini sedang diseriusi penanganannya, termasuk soal hukum.
Sementara masalah pupuk, mereka menilai pemerintah telah memberi subsidi yang dapat membantu masyarakat. Hanya saja, dilapangan ada praktik penjualan diluar ketentuan. Malah meminta kepada mahasiswa agar ikut memantau dan melaporkan jika terjadi penyimpangan. (*)