Bima.-
Pelayanan di RSUD Bima, diharapkan tidak diskriminatif. Tidak hanya melayani baik keluarga pejabat, namun juga harus ada perlakuan sama terhadap masyarakat lainnya. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Nurdin, kepada Bimeks, Selasa (26/1).
Apa yang diharapkan Nurdin, berangkat dari pengalamannya saat merawat keluarga. Saat itu, pelayanan sangat baik diberikan padanya. Hanya saja, tidak melihat hal serupa bagi masyarakat lain yang juga dirawat.
Hal ini, kata dia, harus mendapat perhatian dan pembenahan dari pimpinan RSUD Bima. Dibandingkannya dengan pelayanan di rumah sakit swasta, pelayanan terhadap semua pasien sama. “Apa karena pasien di RSUD Bima pegawai negeri yang telah digaji negara, sehingga acuh dalam memberi pelayanan,” duganya di DPRD Kabupaten Bima.
Tidak hanya itu, kata dia, ada juga hal lainnya yang ditemukannya di RSUD Bima. Ketika keluarganya di rawat, diminta untuk mengambil obat di apotik. Saat keluarganya dipindahkan ruang perawatan, obat-obatan tidak dibawa serta.
Dia mengaku menanyakan ke perawat dan sempat menyatakan tidak tahu obatnya dimana. Dikuatirkannya, hal itu sebagai unsur kesengajaan dan obat tadi dikumpulkan untuk dijual ke pasien lain. “Kemungkinan adanya praktik seperti ini, karena kurangnya pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, menilai sistim administrasi keuangan perlu dibenahi lagi. Bendahara tidak menggunakan komputer untuk meng-input data, semua serba manual. Kenyataan ini bisa memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.
Disampaing itu, komisinya juga ingin melihat sejauhmana pengelolaan apotik di RSUD Bima. Terutama dalam perhituangan laba dan administrasinya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar