Panwaslu Ancam Tunda Pemilukada

Bima.-
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima, mengancam akan menunda pelaksanaan Pemilukada 7 Juni mendatang. Penundaan itu akan dilakukan jika dana Panwaslu tidak ada kejelasan. Hal itu diisyaratkan Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, M Amin Landa, SH, MH, kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bima, Kamis (4/2).
Dikatakanya, mestinya saat ini Panwaslu sudah mulai bekerja untuk mengawasi tahapan Pemilu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai memutakhirkan data. “Mestinya pemutakhiran data ini mendapat pangawasan dari Panwaslu, hanya saja di APBD tidak ada anggaran untuk Panwaslu,” ujarnya.
Panwaslu, katanya, tidak mungkin bisa berbuat bila tidaka ada dana operasional. Diherankannya pula mengapa dana untuk Panwaslu sampai luput dari pembahasan, padahal saat Pemilu lalu, anggaran Panwaslu selalu ada.
Pihaknya sendiri sudah mengusulkan anggaran tersebut ke Pemkab Bima senilai Rp3,9 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi Panwaslu Kabupaten, Kecamatan dan Panwaslu lapangan. Ancaman itu tetap berlaku, jika dana yang diberikan Pemda sangat minim.
Diakuinya, hal itu sudah dibahas oleh eksekutif, hanya saja belum diketahui hasilnya. Diharapkannya, anggaran tersebut segera direalisasikan, mengingat sebagian tahapan Pemilukada sudah berjalan. Pemutakhiran dana sendiri akan berakhir awal maret mendatang.
Sementara itu, pihak Pemkab Bima sendiri akan berupaya menganggarkan dana bagi Panwaslu. Namun akan melihat dulu berapa besar kemampuan daerah.
Sementara itu, Kapolres Bima, AKBP Fauza mengatakan untuk pengamanan Pemilukada 2010 ini membutuhkan dana sekitar Rp1 miliar. Jumlah anggaran pengamanan itu telah diajukan ke Pemkab Bima. “Jika APBD tidak bisa menanggung, maka kami akan usulkan ke Bappenas melalui Polda NTB,” katanya di Polres Bima, Rabu (3/2). (*)