Bima, Bimeks.-
Bagaimana perkembangan status Panwaslu Kabupaten Bima yang menuai masalah? Anggota Panwaslu Kabupaten Bima, Karman, SH, mengatakan pihaknya sudah menerima surat pembatalan surat KPU Nomor 54/KPU/II/2010 yang menegaskan tidak ada masalah dengan Panwaslu di Kabupaten Bima. Pemberitahuan tersebut diterima melalui faksimili kemarin.
“Isinya tidak semua Panwaslu yang dilantik Bawaslu dipersoalkan statusnya. Yang ditolak khusus yang bermasalah saja dan Kabupaten Bima tidak termasuk yang bermasalah itu,” katanya kepada wartawan di Pemkab Bima, Rabu (17/2).
Dijelaskannya, ada 24 daerah di Indonesia yang Panwaslunya bermasalah. Namun dari jumlah itu tidak termasuk daerah di Kabupaten Bima.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bima, Ichwan P Syamsuddin, MAP, mengaku belum menerima tembusan surat tersebut. Jika benar surat itu ada, maka pihaknya juga senang. Karena memang sebelumnya tidak ada persoalan dalam proses penjaringan.
“Jika ada surat itu, setidaknya perbedanaan pendapat diantara KPU dan Bawaslu segera berakhir,” ujarnya.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, KPU Kabupaten Bima menerima surat dari KPU yang tidak mengakui Panwaslu yang telah dilantik Bawaslu. Atas penolakan tersebut, sehingga KPU tidak menghadiri pelantikan Panwaslu Kecamatan, Senin (15/2) lalu. (BE.16)
Kamis, 18 Februari 2010
Jangan ada Korban Fecebook di Bima
Bima, Bimeks.-
Maraknya pemberitaan mengenai korban penggunaan facebook, rupanya mengundang keprihatinan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf. Berita-berita yang ditayangkan di televisi swasta nasional, banyak gadis yang diculik oleh lawan facebooknya, diharapkan tidak terjadi di Bima. Umumnya mereka yang menjadi korban adalah kalangan pelajar.
Untuk itu, duta PKS ini, berharap kepada para pelajar untuk menggunakan tehnologi sesuai peruntukannya. Meski pada dasarnya facebook dianggapnya bisa memberi manfaat yang banyak, jika digunakan ke arah positif. “Hanya saja ada yang salah menggunakannya,” katanya kepada Bimeks via hanphone (HP), Rabu (17/2).
Bergaul lewat facebook, kata dia, bisa saja dilakukan. Namun harus tetap memperhatikan normal pergaulan dalam agama, terutama terhadap lawan jenis. “Kalau kita semua kembali pada pedoman agama, hal-hal yang dikuatirkan tidak akan terjadi,” ingatnya.
Bagi guru juga, kata dia, diharapkan memberikan arahan pada siswanya agar menggunakan facebook untuk kepentingan belajar. Tidak menyalahgunakan, seperti menghina orang lain. Apalagi belum lama ini di televisi ada siswa dikeluarkan karena memuat status di facebooknya yang dianggap melecehkan salah satu guru.
“Kasus-kasus seperti itu bukan tidak mungkin terjadi juga di Bima, hanya saja tidak sampai terekspose,” ujarnya.
Diusulkannya, bagi Dinas Dikpora Kabupaten Bima, agar dlam kegiatan pengembangan iman dan taqwa (imtaq), tidak hanya diisi dengan ceramah agama. Namun ada juga mentoring atau pendampingan keagamaan pada murid.
Pola cemarah monolog, kata Ilham, condong membuat siswa bosan, sehingga pesan moral keagamaan tidak diserap. Untuk itu perlu pola lain, seperti pendampingan masalah agama ke murid, agar lebih bergaraih. Pola diskusi, baginya terkadang membuat siswa lebih bergairah.
Bagi orang tua murid juga, diharapkannya agar dapat memantau pergaulan anaknya. Termasuk menyarankan agar tidak mudah membuat janji dengan teman facebooknya, apalagi jika mengenalnya lewat internat. (BE.16)
Maraknya pemberitaan mengenai korban penggunaan facebook, rupanya mengundang keprihatinan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf. Berita-berita yang ditayangkan di televisi swasta nasional, banyak gadis yang diculik oleh lawan facebooknya, diharapkan tidak terjadi di Bima. Umumnya mereka yang menjadi korban adalah kalangan pelajar.
Untuk itu, duta PKS ini, berharap kepada para pelajar untuk menggunakan tehnologi sesuai peruntukannya. Meski pada dasarnya facebook dianggapnya bisa memberi manfaat yang banyak, jika digunakan ke arah positif. “Hanya saja ada yang salah menggunakannya,” katanya kepada Bimeks via hanphone (HP), Rabu (17/2).
Bergaul lewat facebook, kata dia, bisa saja dilakukan. Namun harus tetap memperhatikan normal pergaulan dalam agama, terutama terhadap lawan jenis. “Kalau kita semua kembali pada pedoman agama, hal-hal yang dikuatirkan tidak akan terjadi,” ingatnya.
Bagi guru juga, kata dia, diharapkan memberikan arahan pada siswanya agar menggunakan facebook untuk kepentingan belajar. Tidak menyalahgunakan, seperti menghina orang lain. Apalagi belum lama ini di televisi ada siswa dikeluarkan karena memuat status di facebooknya yang dianggap melecehkan salah satu guru.
“Kasus-kasus seperti itu bukan tidak mungkin terjadi juga di Bima, hanya saja tidak sampai terekspose,” ujarnya.
Diusulkannya, bagi Dinas Dikpora Kabupaten Bima, agar dlam kegiatan pengembangan iman dan taqwa (imtaq), tidak hanya diisi dengan ceramah agama. Namun ada juga mentoring atau pendampingan keagamaan pada murid.
Pola cemarah monolog, kata Ilham, condong membuat siswa bosan, sehingga pesan moral keagamaan tidak diserap. Untuk itu perlu pola lain, seperti pendampingan masalah agama ke murid, agar lebih bergaraih. Pola diskusi, baginya terkadang membuat siswa lebih bergairah.
Bagi orang tua murid juga, diharapkannya agar dapat memantau pergaulan anaknya. Termasuk menyarankan agar tidak mudah membuat janji dengan teman facebooknya, apalagi jika mengenalnya lewat internat. (BE.16)
Selasa, 16 Februari 2010
Panwaslucam jangan Masuk Angin
Bima.-
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, diingatkan agar tidak masuk angin. Jika itu terjadi, maka semua bisa demam dan jatuh sakit. Hal itu diingatkan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Muhammad Amin, SH, MH, saat melantik anggota Panwaslucam se Kabupaten Bima, Senin (15/2).
Diingatkannya juga, Panwas adalah lembaga yang bertugas untuk mengawal jalannya demokrasi. Jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi tidak sejalan dengan Undang-undang (UU).
“Demokrasi itu mahal. Tapi anggaran Panwaslu sendiri tidak dimasukkan dalam APBD, meski demikian Pemda sedang mengupayakannya,” ujarnya di Paruga Parenta.
Selain itu, dipesankannya pada 54 anggota Panwaslucam untuk menjaga netralitas, mengingat banyaknya kepentingan. Tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas.
Semua pihak juga, dimintanya dapat memahami asas Pemilu itu sendiri. Jika semua bisa memahami asas Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, maka bisa saja Panwaslu tidak diperlukan lagi. Hanya saja untuk mencapai ke arah tersebut, dibutuhkan kedewasaan berdemokrasi.
Anggota Panwas juga dimintanya untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilukada 7 Juni mendatang. Semua harus berjalan aman, tertib dan jujur, karena ini menentukan nasib daerah lima tahu kedepannya.
Mengenai atribut bakal calon yang banyak bertebaran, kata dia, belum bisa ditertibkan dan belum digolongkan mencuri jadwal kampanye. Pasalnya, mereka belum resmi terdaftar sebagai bakal calon di KPU.
Sementara itu, Asisten III Setda Kabupaten Bima, Drs H Abdul Manaf M, SH, berharap Pemilukada 7 Juni mendatang menjadi yang terbaik. Apalagi saat ini memasuki masa transisi demokrasi dengan pergantian pemerintahan daerah. “Semoga pergantian pemerintahan di daerah ini berjalan damai.
Panwas harus menjadi wasit yang baik. Tidak berpihak pada kontentan tertentu,” harapnya.
Panwas sebagai pengawas, katanya, harus menindak mereka yang melakukan pelanggaran Pemilu. Memantau pelaksanaan Pemilu mendatang, hingga sukses. Meski kesuksesan Pemilu juga ditentukan dari dukungan masyarakat.
Pemkab sendiri, katanya, tetap akan memberi dukungan terselenggaranya Pemilukada. Mengenai tidak adanya anggaran Panwaslu dalam APBD, sedang diupayakan. Telah disiapkan dana untuk menyukseskan terselenggarannya kerja Panwas. (*)
Soal Deklarasi, PBB Nurut ke Ferry
Bima.-
Meski sudah sembilan partai yang menyatakan dukungan ke H Ferry Zulkarnain, ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, namun belum jelas kapan deklarasinya. Meski sempat beredar kabar, partai pengusung itu ingin mendeklarasikan secepatnya.
Hanya saja, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bima, Ahmad, SP mengatakan belum ada pembicaraan di internal partai koalisi mengenai deklarasi. Bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Ferry untuk menentukan kapan deklarasi dihelat.
“Di internal partai koalisi sendiri belum ada pertemuan membahas deklarasi,” katanya di DPRD Kabupaten Bima, Senin (15/2).
Sementara informasi yang diterimanya dari Ferry, mesih menunggu keputusan tiga partai lain. Ditiga partai itu, incambent tersebut ikut mendaftar. Partai itu adalah Golkar, Partai Amnat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
“Ferry sendiri menginginkan banyak partai, karena keinginan untuk membangun kebersamaan berbagai pihak,” katanya.
Mengenai PAN yang terlihat condong ke Zaman ketimbang Ferry, tak mau dikomentarinya. Karena hal tersebut masuk pada wilayah partai lain dan probadi Ferry.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, sembilan partai yang sudah mendukung adalah PKS sebagai pengusung pertama, dilanjutkan koalisi lima partai, PDK, PPRN, PPPI, PDIP, serta Gerindra. Partai lainnya, Pelopor, PPP dan PBB. (*)
Meski sudah sembilan partai yang menyatakan dukungan ke H Ferry Zulkarnain, ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, namun belum jelas kapan deklarasinya. Meski sempat beredar kabar, partai pengusung itu ingin mendeklarasikan secepatnya.
Hanya saja, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bima, Ahmad, SP mengatakan belum ada pembicaraan di internal partai koalisi mengenai deklarasi. Bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Ferry untuk menentukan kapan deklarasi dihelat.
“Di internal partai koalisi sendiri belum ada pertemuan membahas deklarasi,” katanya di DPRD Kabupaten Bima, Senin (15/2).
Sementara informasi yang diterimanya dari Ferry, mesih menunggu keputusan tiga partai lain. Ditiga partai itu, incambent tersebut ikut mendaftar. Partai itu adalah Golkar, Partai Amnat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
“Ferry sendiri menginginkan banyak partai, karena keinginan untuk membangun kebersamaan berbagai pihak,” katanya.
Mengenai PAN yang terlihat condong ke Zaman ketimbang Ferry, tak mau dikomentarinya. Karena hal tersebut masuk pada wilayah partai lain dan probadi Ferry.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, sembilan partai yang sudah mendukung adalah PKS sebagai pengusung pertama, dilanjutkan koalisi lima partai, PDK, PPRN, PPPI, PDIP, serta Gerindra. Partai lainnya, Pelopor, PPP dan PBB. (*)
Koalisi Lima Klaim Tetap Utuh
Bima.-
Bagaimana reaksi Koordinator Koalisi Lima Partai, Abdul Nasir, SSos, setelah adanya klaim Gerindra menarik dukungan atas Ferry-Syafruddin? Nasir membantah jika koalisi lima partai politik pecah, karena adanya klaim Drs H Nadjib HM Ali yang mengaku mendapat dukungan dari Gerindra.
Ditegaskannya, hingga saat ini koalisi lima partai yang terdiri dari PDK, PPRN, PPPI, PDIP, serta Gerindra runtuh ditengah jalan. Apalagi dukungan semua koalisi sudah mendapatkan putusan dari pimpinan partai masing-masing. “Gerindra tidak keluar dari koalisi lima,” tegasnya via hanphone (HP), Senin (15/2).
Dalam surat keputusan lima partai, kata dia, sudah mencantumkan secara sah nama H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima periode 2010-2015. “Jadi tidak ada yang membelot hingga saat ini,” katanya.
Bagaimana jika Golkar memutuskan bukan Syafruddin menjadi pendamping Ferry? Dijelaskannya, awalnya memang tidak ingin memutuskan dalam bentuk pakat. Hanya saja di partai lima koalisi satu-satunya yang mendaftar sebagai wakil adalah Syafruddin.
Meski sebenarnya, ada juga H Usman AK yang ikut serta mendaftar sebagai wakil. Hanya saja tidak melengkapi curiculum vitae. (*)
Bagaimana reaksi Koordinator Koalisi Lima Partai, Abdul Nasir, SSos, setelah adanya klaim Gerindra menarik dukungan atas Ferry-Syafruddin? Nasir membantah jika koalisi lima partai politik pecah, karena adanya klaim Drs H Nadjib HM Ali yang mengaku mendapat dukungan dari Gerindra.
Ditegaskannya, hingga saat ini koalisi lima partai yang terdiri dari PDK, PPRN, PPPI, PDIP, serta Gerindra runtuh ditengah jalan. Apalagi dukungan semua koalisi sudah mendapatkan putusan dari pimpinan partai masing-masing. “Gerindra tidak keluar dari koalisi lima,” tegasnya via hanphone (HP), Senin (15/2).
Dalam surat keputusan lima partai, kata dia, sudah mencantumkan secara sah nama H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima periode 2010-2015. “Jadi tidak ada yang membelot hingga saat ini,” katanya.
Bagaimana jika Golkar memutuskan bukan Syafruddin menjadi pendamping Ferry? Dijelaskannya, awalnya memang tidak ingin memutuskan dalam bentuk pakat. Hanya saja di partai lima koalisi satu-satunya yang mendaftar sebagai wakil adalah Syafruddin.
Meski sebenarnya, ada juga H Usman AK yang ikut serta mendaftar sebagai wakil. Hanya saja tidak melengkapi curiculum vitae. (*)
Rampok Beraksi di Pegunungan Ncera
Bima.-
Hati-hati jika melewati pegunungan Desa Ncera Kecamatan Belo, apalagi di malam hari. Pasalnya, aksi perampokan terjadi di pegunungan Desa Ncera, Kamis (11/2) lalu. Aksi perampokan dengan kekerasan itu, menjadi catatan pertama Polres Bima pada 2010.
Kabag Binamitra Polres Bima, AKP Mandra, menyatakan aksi perampokan tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 Wita. Korbannya adalah Safrudin, Afan dan istrinya Nurjannah, warga Desa Karumbu Kecamatan Langgudu. Korban mengalami luka, karena dihantam pelaku dengan kayu.
Kronologis kejadian, kata Mandra, saat hendak pulang menuju Rompo. Mereka pulang dari arah Ngali dan diduga korban dibuntuti di Desa Lido. Ketika berada di pegunungan Ncera, tiba-tiba dihadang dan Safruddin di pukul dengab kayu. “Lengan kanannya dihantam dengan kayu, hingga korban terjatuh,” katanya kepada wartawan di Pemkab Bima, Senin (15/2).
Tidak hanya itu, pelaku pun menghamtam Nurjannah dengan kayu di bagian kepala hingga mendapatkan 10 jahitan. Motor Supra X yang dikendarai dibawa kabur pelaku.
Pelaku sendiri, kata dia, masih dalam lidik. Kasus tersebut diketegorikan pencurian dengan kekerasan (curas) dan baru pertama terjadi di wilayah hukumnya. (*)
Hati-hati jika melewati pegunungan Desa Ncera Kecamatan Belo, apalagi di malam hari. Pasalnya, aksi perampokan terjadi di pegunungan Desa Ncera, Kamis (11/2) lalu. Aksi perampokan dengan kekerasan itu, menjadi catatan pertama Polres Bima pada 2010.
Kabag Binamitra Polres Bima, AKP Mandra, menyatakan aksi perampokan tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 Wita. Korbannya adalah Safrudin, Afan dan istrinya Nurjannah, warga Desa Karumbu Kecamatan Langgudu. Korban mengalami luka, karena dihantam pelaku dengan kayu.
Kronologis kejadian, kata Mandra, saat hendak pulang menuju Rompo. Mereka pulang dari arah Ngali dan diduga korban dibuntuti di Desa Lido. Ketika berada di pegunungan Ncera, tiba-tiba dihadang dan Safruddin di pukul dengab kayu. “Lengan kanannya dihantam dengan kayu, hingga korban terjatuh,” katanya kepada wartawan di Pemkab Bima, Senin (15/2).
Tidak hanya itu, pelaku pun menghamtam Nurjannah dengan kayu di bagian kepala hingga mendapatkan 10 jahitan. Motor Supra X yang dikendarai dibawa kabur pelaku.
Pelaku sendiri, kata dia, masih dalam lidik. Kasus tersebut diketegorikan pencurian dengan kekerasan (curas) dan baru pertama terjadi di wilayah hukumnya. (*)
Rabu, 10 Februari 2010
Mayoritas Peserta Rapat PAN Tolak Ferry
Bima, Bimeks.-
Rapat harian di perluas DPD PAN Kabupaten Bima yang diikuti DPC dan DPW berlangsung alot, Rabu (10/2). Alotnya pengerucutan nama yang akan dibahas dalam rapat pleno diperluas nanti, ketika mayoritas peserta menolak memasukkan nama Ferry.
Namun, akhirnya rapat yang dipimpin oleh Ketua Bapilu DPW PAN NTB, Hasbullah, SE, memutuskan nama yang dikerucutkan adalah H Zainul Arifin- H Usman AK (ZAMAN) dan H Ferry Zulkarnain, ST. Hanya saja penyertaan nama incumbent itu disertai catatan, yakni tidak dikehendaki mayoritas peserta rapat.
Sejak awal rapat, sejumlah peserta ada yang menginginkan pengerucutan nama, hanya satu pasangan. Namun ada juga yang menghendaki dua, karena sesuai dengan mekanisme partai. Atas usul tersebut, ada yang menyepakatinya untuk mengerucutkan dua nama bakal calon bupati.
Pengurus DPD PAN Kabupaten Bima, Sukrin HT, SPd, MPd, sebelumnya menegaskan PAN harus berdiri sendiri dan tidak mengekor pada partai lain. Apalagi PAN saat ini menjadi primadona dan mengajak semua komponen partai matahari terbit untuk bersatu.
Muhammad Aminnurllah, SE, Pengurus DPD lainnya langsung mengusulkan pasangan Zaman dan H Achmad H Abbas untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno diperluas. Usulan sama disampaikan oleh H Amin Adam, Ketua Bapilu DPD PAN.
Alasan Amin mengerucutkan nama Zaman dan Achmad, karena Ferry telah resmi menggandeng Syafruddin sebagai pendamping. Sementara Syafruddin sendiri tidak lolos dalam tahap penjaringan.
Sebelumnya, kata dia, Ferry ditawarkan berpasangan dengan Najamuddin, namun tidak direspon. Zainul sudah dikukuhkan menjadi kader PAN di Bolo, Rabu kemarin. Apalagi selama Abuya menjadi bupati, banyak menguntungkan PAN. “Mudah-mudahan Zainul nanti menang,” harapnya.
Namun, ada juga yang menginginkan agar mengusung satu pasangan calon saja, yakni Zaman. Sehingga proses rapat kemarin menjadi final dan tidak perlu lagi menguras energi. Keinginan lain mengusulkan paket Zainul dan Nazamuddin dan Abbad dan Ir H Ihsan, MM.
Hanya saja, Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon, Syarif Ahmad, MSi, berpatok pada hasil survey dan mengusulkan Zaman dan Ferry. Pasalnya, berdasarkan hasil survey tersebut, keduanyalah yang mendapat poin tertinggi.
“Hal ini juga mengacu pada Pedoman Organisasi yang mengharuskan mengusung dua paket dengan melihat mekanisme yang ada. Berdasarkan hal itu, maka saya usulkan Zaman dan Ferry,” usulnya.
Hal itu juga mendapat dukungan dari Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi. Dikatakannya, PAN tidak boleh menafikan hasil survey dan mengusulkan Zaman dan Ferry. Hanya saja Ferry diberi catatan, dalam rapat tersebut, sebagian besar forum tidak menginginkannya.
Selain memenuhi mekanisme untuk pengusulan dua nama, tapi juga DPD PAN sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan di media dan diketahui publik dari tiga nama dikerucutkan menjadi dua. “Syafruddin juga tidak mungkin diterima DPP, karena tidak mengikuti semua mekanisme penjaringan di PAN,” ujarnya.
Ketika nama Ferry disebut untuk diusulkan dalam rapat pleno diperluas, sejumlah peserta bereaksi keras. Meski forum cenderung ke Zaman, ada kekuatiran DPW mengalihkan dukungan ke Ferry.
Saat itu, Hasbullah dari DPW yang memimpin rapat mengatakan putusan yang dihasilkan oleh rapat, harus obyektif. Bukan berangkat dari subyektifitas dan harus mengacu pada mekanisme dengan mempertimbangkan hasil survei.
Rapat harus mengusulkan dua nama dan jika mengacu pada survey maka Zaman dan Ferry yang diusulkan. Meski sempat mendapat reaksi keras, karena tetap mengusulkan nama Ferry. Namun akhirnya peserta dapat menerima, setelah pimpinan rapat memberi keyakinan hasil putusan nanti, tidak akan keluar dari kehendak DPD. (BE.16)
Rapat harian di perluas DPD PAN Kabupaten Bima yang diikuti DPC dan DPW berlangsung alot, Rabu (10/2). Alotnya pengerucutan nama yang akan dibahas dalam rapat pleno diperluas nanti, ketika mayoritas peserta menolak memasukkan nama Ferry.
Namun, akhirnya rapat yang dipimpin oleh Ketua Bapilu DPW PAN NTB, Hasbullah, SE, memutuskan nama yang dikerucutkan adalah H Zainul Arifin- H Usman AK (ZAMAN) dan H Ferry Zulkarnain, ST. Hanya saja penyertaan nama incumbent itu disertai catatan, yakni tidak dikehendaki mayoritas peserta rapat.
Sejak awal rapat, sejumlah peserta ada yang menginginkan pengerucutan nama, hanya satu pasangan. Namun ada juga yang menghendaki dua, karena sesuai dengan mekanisme partai. Atas usul tersebut, ada yang menyepakatinya untuk mengerucutkan dua nama bakal calon bupati.
Pengurus DPD PAN Kabupaten Bima, Sukrin HT, SPd, MPd, sebelumnya menegaskan PAN harus berdiri sendiri dan tidak mengekor pada partai lain. Apalagi PAN saat ini menjadi primadona dan mengajak semua komponen partai matahari terbit untuk bersatu.
Muhammad Aminnurllah, SE, Pengurus DPD lainnya langsung mengusulkan pasangan Zaman dan H Achmad H Abbas untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno diperluas. Usulan sama disampaikan oleh H Amin Adam, Ketua Bapilu DPD PAN.
Alasan Amin mengerucutkan nama Zaman dan Achmad, karena Ferry telah resmi menggandeng Syafruddin sebagai pendamping. Sementara Syafruddin sendiri tidak lolos dalam tahap penjaringan.
Sebelumnya, kata dia, Ferry ditawarkan berpasangan dengan Najamuddin, namun tidak direspon. Zainul sudah dikukuhkan menjadi kader PAN di Bolo, Rabu kemarin. Apalagi selama Abuya menjadi bupati, banyak menguntungkan PAN. “Mudah-mudahan Zainul nanti menang,” harapnya.
Namun, ada juga yang menginginkan agar mengusung satu pasangan calon saja, yakni Zaman. Sehingga proses rapat kemarin menjadi final dan tidak perlu lagi menguras energi. Keinginan lain mengusulkan paket Zainul dan Nazamuddin dan Abbad dan Ir H Ihsan, MM.
Hanya saja, Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon, Syarif Ahmad, MSi, berpatok pada hasil survey dan mengusulkan Zaman dan Ferry. Pasalnya, berdasarkan hasil survey tersebut, keduanyalah yang mendapat poin tertinggi.
“Hal ini juga mengacu pada Pedoman Organisasi yang mengharuskan mengusung dua paket dengan melihat mekanisme yang ada. Berdasarkan hal itu, maka saya usulkan Zaman dan Ferry,” usulnya.
Hal itu juga mendapat dukungan dari Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi. Dikatakannya, PAN tidak boleh menafikan hasil survey dan mengusulkan Zaman dan Ferry. Hanya saja Ferry diberi catatan, dalam rapat tersebut, sebagian besar forum tidak menginginkannya.
Selain memenuhi mekanisme untuk pengusulan dua nama, tapi juga DPD PAN sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan di media dan diketahui publik dari tiga nama dikerucutkan menjadi dua. “Syafruddin juga tidak mungkin diterima DPP, karena tidak mengikuti semua mekanisme penjaringan di PAN,” ujarnya.
Ketika nama Ferry disebut untuk diusulkan dalam rapat pleno diperluas, sejumlah peserta bereaksi keras. Meski forum cenderung ke Zaman, ada kekuatiran DPW mengalihkan dukungan ke Ferry.
Saat itu, Hasbullah dari DPW yang memimpin rapat mengatakan putusan yang dihasilkan oleh rapat, harus obyektif. Bukan berangkat dari subyektifitas dan harus mengacu pada mekanisme dengan mempertimbangkan hasil survei.
Rapat harus mengusulkan dua nama dan jika mengacu pada survey maka Zaman dan Ferry yang diusulkan. Meski sempat mendapat reaksi keras, karena tetap mengusulkan nama Ferry. Namun akhirnya peserta dapat menerima, setelah pimpinan rapat memberi keyakinan hasil putusan nanti, tidak akan keluar dari kehendak DPD. (BE.16)
Nadjib Gandeng Ari, Gerindra Tarik Dukungan
Bima.-
Peta politik jelang Pemilukada Kabupaten Bima, penuh kejutan. Kini Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Bima, Drs H Nadjib HM Ali, maju menjadi calon Bupati Bima, berpasangan dengan Ketua DPD Hanura NTB, Ari Wiryawan, SE, yang juga putra Harun Al-Rasyd, mantan Gubernur NTB. Kemarin kedua pasangan itu resmi mendeklarasikan diri di Mataram dan akan dilanjutkan dengan deklarasi di Bima.
Bakal calon bupati Bima, Drs H Nadjib HM Ali, mengatakan rencana deklarasi di Bima 20 Februari mendatang. Deklarasi itu sendiri akan dihadiri oleh Harun Al-Rasyd.
Bagaimana dengan dukungan Gerindra sebelumnya ke H Ferry Zulkarnain, ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd? Nadjib mengaku dukungan ditarik, Ferry tidak mendukung Ari sebagai pasangan calon. “Kami siap menjadi kuda hitam untuk mengalahkan Ferry,” katanya dari Mataram via handphone (HP), Selasa (9/2).
Lantas bagaimana juga dengan H Achmad H Abbas yang sebelumnya hendak berpasangan dengan Nadjib? Dia mengaku sebelumnya ada kesepakatan Achmad mencari partai tambahan untuk dikendarai. Hanya saja, tidak diperoleh dan justru yang mendapat partai adalah Harun Al Rasyd, sehingga dia berpasangan dengan Ari untuk bertarung dalam Pemilukada.
Nadjib yakin dengan menggandeng Ari sebagai pasangan akan mendapat dukungan dan siap bersaing untuk memenangkan Pemilu. Apalagi dengan dukungan Harun Al-Rasyd, kian menguatkan dukungan. (*)
Peta politik jelang Pemilukada Kabupaten Bima, penuh kejutan. Kini Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Bima, Drs H Nadjib HM Ali, maju menjadi calon Bupati Bima, berpasangan dengan Ketua DPD Hanura NTB, Ari Wiryawan, SE, yang juga putra Harun Al-Rasyd, mantan Gubernur NTB. Kemarin kedua pasangan itu resmi mendeklarasikan diri di Mataram dan akan dilanjutkan dengan deklarasi di Bima.
Bakal calon bupati Bima, Drs H Nadjib HM Ali, mengatakan rencana deklarasi di Bima 20 Februari mendatang. Deklarasi itu sendiri akan dihadiri oleh Harun Al-Rasyd.
Bagaimana dengan dukungan Gerindra sebelumnya ke H Ferry Zulkarnain, ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd? Nadjib mengaku dukungan ditarik, Ferry tidak mendukung Ari sebagai pasangan calon. “Kami siap menjadi kuda hitam untuk mengalahkan Ferry,” katanya dari Mataram via handphone (HP), Selasa (9/2).
Lantas bagaimana juga dengan H Achmad H Abbas yang sebelumnya hendak berpasangan dengan Nadjib? Dia mengaku sebelumnya ada kesepakatan Achmad mencari partai tambahan untuk dikendarai. Hanya saja, tidak diperoleh dan justru yang mendapat partai adalah Harun Al Rasyd, sehingga dia berpasangan dengan Ari untuk bertarung dalam Pemilukada.
Nadjib yakin dengan menggandeng Ari sebagai pasangan akan mendapat dukungan dan siap bersaing untuk memenangkan Pemilu. Apalagi dengan dukungan Harun Al-Rasyd, kian menguatkan dukungan. (*)
Ketua PAC Hanura Bolo Dukung Ferry
Bima.-
Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hani Nurani Rakyat (Hanura) Kecamatan Bolo, Ahmad Dahlan, SSos, lebih condong mendukung pasangan H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd. Alasan dukungannya, karena sebelumnya Hanura dan Golkar pernah membangun koalisi kebangsaan.
Disamping itu, kata anggota DPRD Kabupaten Bima ini, di dewan Golkar dan Hanura satu fraksi. Ketiga, adanya hubungan emosional antar dua partai tersebut.
“Alasan keempat karena melihat realitas politik saat ini, diyakininya Ferry bisa memenangkan Pemilukada 7 Juni mendatang,” katanya di DPRD Kabupaten Bima, Selasa (9/2).
Alasan lainnya, karena PAN lebih mendukung Zainul-Usman sebagai bakal calon, maka Hanura harus menentukan sikap politik. Jika tidak, maka akan tertianggal dengan partai lainnya. (*)
Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hani Nurani Rakyat (Hanura) Kecamatan Bolo, Ahmad Dahlan, SSos, lebih condong mendukung pasangan H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HM Nur, MPd. Alasan dukungannya, karena sebelumnya Hanura dan Golkar pernah membangun koalisi kebangsaan.
Disamping itu, kata anggota DPRD Kabupaten Bima ini, di dewan Golkar dan Hanura satu fraksi. Ketiga, adanya hubungan emosional antar dua partai tersebut.
“Alasan keempat karena melihat realitas politik saat ini, diyakininya Ferry bisa memenangkan Pemilukada 7 Juni mendatang,” katanya di DPRD Kabupaten Bima, Selasa (9/2).
Alasan lainnya, karena PAN lebih mendukung Zainul-Usman sebagai bakal calon, maka Hanura harus menentukan sikap politik. Jika tidak, maka akan tertianggal dengan partai lainnya. (*)
Polairut Tahan Dua Kapal Pembawa BOM Ikan
Kota Bima.-
Dua kapal nelayan penangkap ikan di tahan oleh Polisi Air dan Laut (Polairut) Polda NTB di wilayah perairan Gilibanta, Senin (8/2) malam. Penangkapan itu menyusul aksi penangkapan ikan menggunakan bom.
Anggota Polairut Polda NTB, Bripda Jufrullah, mengatakan penangkapan dua kapal itu saat mereka sedang berpatroli di perairan Bima. Saat itu sempat mendengar ada ledakan bom dari kapal nelayan.
Melihat hal itu, pihaknya pun mengejar dua kapal yang beroperasi dan menahannya. Kapal pun digiring ke pelabuhan Bima untuk menjalani pemeriksaan.
Dari dua kapal itu, kata Jufrullah, pihaknya mengamankan barang bukti berupa tiga kilogram bahan peledek siap pake. Ikan hasil tangkapan sebanyak 1,7 ton dan manahan 12 orang sebagai tersangka.
Diakuinya di tahun ini, penangkapan tersebut untuk kedua kalinya. Aksi penangkapan ikan menggunakan bom dilarang, karena dapat merusak ekosistem bawah laut. Kasus tersebut juga sudah dilimpahkan ke Polresta Bima untuk ditindaklanjuti.
Pantauan Bimeks, Sat Reskrim Polresta Bima, kemarin melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di pelabuhan Bima. Dua kapal yang diamankan tersebut telah dipasangi garis pilice line. (*)
Dua kapal nelayan penangkap ikan di tahan oleh Polisi Air dan Laut (Polairut) Polda NTB di wilayah perairan Gilibanta, Senin (8/2) malam. Penangkapan itu menyusul aksi penangkapan ikan menggunakan bom.
Anggota Polairut Polda NTB, Bripda Jufrullah, mengatakan penangkapan dua kapal itu saat mereka sedang berpatroli di perairan Bima. Saat itu sempat mendengar ada ledakan bom dari kapal nelayan.
Melihat hal itu, pihaknya pun mengejar dua kapal yang beroperasi dan menahannya. Kapal pun digiring ke pelabuhan Bima untuk menjalani pemeriksaan.
Dari dua kapal itu, kata Jufrullah, pihaknya mengamankan barang bukti berupa tiga kilogram bahan peledek siap pake. Ikan hasil tangkapan sebanyak 1,7 ton dan manahan 12 orang sebagai tersangka.
Diakuinya di tahun ini, penangkapan tersebut untuk kedua kalinya. Aksi penangkapan ikan menggunakan bom dilarang, karena dapat merusak ekosistem bawah laut. Kasus tersebut juga sudah dilimpahkan ke Polresta Bima untuk ditindaklanjuti.
Pantauan Bimeks, Sat Reskrim Polresta Bima, kemarin melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di pelabuhan Bima. Dua kapal yang diamankan tersebut telah dipasangi garis pilice line. (*)
Camat Belo Jemput Piala Citra di Istana
Bima.-
Camat Belo, Sudirman, SE, kemarin menuju Jakarta menerima penghargaan di Istana Kepresidenan. Penghargaan yang diterima berupa Piala Citra Bhakti Abdi Negara.
Dijelaskan Sudirman, piala itu diperoleh atas keberhasilan Kabupaten Bima dalam hal kebijakan publik. Sebelumnya penilaian telah dilakukan oleh tim, sehingga menilai Kabupaten Bima, khususnya kantor Camat Belo terbaik dalam pemberian pelayanan.
“Sebenarnya piala citra ini akan diterima oleh Bupati Bima H Ferry Zulkarnain ST sebagai Kepala Daerah yang berhasil membina wilayahnya, sehingga memperoleh penghargaan ini. Namun akhirnya didelegasikan ke saya,” katanya via hanphone (HP), Selasa (9/2).
Selain dia, ikut serta menjemput piala citra itu Kabag Organisasi dan Pemerintahan, H Sumarsono. Piala itu sendiri akan diserahkan oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (11/2).
Prestasi ini juga, kata dia, upaya maksimal dalam memberikan pelayanan, meski Renda dan Ngali sempat didera konflik. Namun, kondisi dua desa itu saat ini kondusif, sehingga pelayanan bisa lebih dimaksimalkan.
Diharapkannya, dengan adanya penghargaan ini akan memacu agar lebih baik lagi. Disamping itu menjadi motivasi bagi semua element pemerintahan lainnya di Kabupaten Bima untuk memberi pelayanan prima pada masyarakat.
“Prestasi ini tentunya bisa menjadi kebanggaan bersama masyarakat Bima, karena mampu bersaing ditingkat nasional,” katanya. (*)
Camat Belo, Sudirman, SE, kemarin menuju Jakarta menerima penghargaan di Istana Kepresidenan. Penghargaan yang diterima berupa Piala Citra Bhakti Abdi Negara.
Dijelaskan Sudirman, piala itu diperoleh atas keberhasilan Kabupaten Bima dalam hal kebijakan publik. Sebelumnya penilaian telah dilakukan oleh tim, sehingga menilai Kabupaten Bima, khususnya kantor Camat Belo terbaik dalam pemberian pelayanan.
“Sebenarnya piala citra ini akan diterima oleh Bupati Bima H Ferry Zulkarnain ST sebagai Kepala Daerah yang berhasil membina wilayahnya, sehingga memperoleh penghargaan ini. Namun akhirnya didelegasikan ke saya,” katanya via hanphone (HP), Selasa (9/2).
Selain dia, ikut serta menjemput piala citra itu Kabag Organisasi dan Pemerintahan, H Sumarsono. Piala itu sendiri akan diserahkan oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (11/2).
Prestasi ini juga, kata dia, upaya maksimal dalam memberikan pelayanan, meski Renda dan Ngali sempat didera konflik. Namun, kondisi dua desa itu saat ini kondusif, sehingga pelayanan bisa lebih dimaksimalkan.
Diharapkannya, dengan adanya penghargaan ini akan memacu agar lebih baik lagi. Disamping itu menjadi motivasi bagi semua element pemerintahan lainnya di Kabupaten Bima untuk memberi pelayanan prima pada masyarakat.
“Prestasi ini tentunya bisa menjadi kebanggaan bersama masyarakat Bima, karena mampu bersaing ditingkat nasional,” katanya. (*)
Selasa, 09 Februari 2010
Zaman akan Dikukuhkan jadi Kader PAN?
Bima.-
Rabu (9/2) besok Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kabupaten Bima, akan mengukuhkan dua orang menjadi kader partai tersebut. Pengukuhan rencananya akan dilaksanakan di lapangan Kara atau Paruga Nae Bolo.
Siapa yang bakal dikukuhkan menjadi kader PAN, hingga digelar acara khusus? Informasi yang dihimpun Bimeks dari internal PAN adalah Zainul Arifin dan Usman AK yang bakal dikukuhkan.
Dari sumber yang diperoleh Bimeks, dikukuhkannya Zainul dan Usman sebagai kader PAN, karena keinginan DPP PAN yang menginginkan kader maju dalam Pemilukada 7 Juni mendatang. Disamping itu, DPP meminta agar DPD melanjutkan mekanisme yang ada.
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi, SE, membenarkan ada dua orang yang akan dikukuhkan menjadi kader. Namun, tidak disebutkannya dua nama tersebut.
“Jelasnya kami tidak bisa manghalangi orang yang ingin menjadi kader PAN. Apalagi figur ini dianggap bisa membesarkan partai,” katanya sembari tersenyum kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bima, Senin (8/2).
Ady juga membenarkan jika DPP menginginkan DPD melanjutkan mekanisme yang sudah berjalan. Mengenai DPP yang mengharuskan kader PAN tak ditanggapinya. Meski sejak awal PAN menginginkan kader sendiri ikut serta.
Mengenai rencana pemanggilan ZAMAN oleh DPP PAN, Ady mengaku belum mengetahuinya. Namun dipastikannya rapat pleno diperluas akan dilaksanakan secepatnya. “Belum ada rekomendasi apa-apa terhadap bakal calon,” ujarnya.
Adanya kliam figur tertentu, kata dia, sebagai hal yang wajar saja. Karena semua menginginkan PAN sebagai kendaraan politik. Hanya saja bukan DPD yang menjadi penentu akhir, namun tingkat DPW. Pasalnya, rapat pleno diperluas nanti akan memutuskan dua pasangan calon.
Informasi pemanggilan Zaman oleh DPP PAN, rupanya tercium juga oleh figur lainnya yang ikut mendaftar di PAN. H Achmad H Abbas, mengaku kaget karena DPP tidak memanggil semua yang mendaftar di partai.
Kenyataan ini, kata dia, bisa mengindikasikan sebelum rapat pleno diperluas digelar, telah dieksekusi sebelumnya. Apalagi yang informasi yang diperolehnya ZAMAN dianggap memiliki nama di masyarakat Bima berdasarkan hasil survey.
Jika itu yang menjadi patokan, kata dia, maka visi dan misi menjadi formalitas saja. Meski diakunya wajar Zainul dan Usman dikenal masyarakat, pasalnya mereka sebelumnya pernah menjabat sebagai bupati dan Usman masih sebagai wakil bupati.
“Kami figur lain yang belum menjabat sebagai bupati, tentu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Karena pernah atau sedang menjabat, jika itu alasan penentuan bakal calon, maka mereka saja yang bisa menjadi calon yang lain tidak,” ujarnya.
Menurutnya, partai harus melihat visi dan misi serta program figur. Apakah programnya cukup rasional bisa dicapai atau tidak. Selain itu, melihat sikap amanahnya.
Disamping itu, kata dia, jangan sampai penentuan juga ujung-ujungnya berapa besar partai bisa dibayar. Jika seperti itu, maka sebaiknya sejak awal bakal calon ditanya berapa dana yang dimiliki. Tidak perlu menunggu proses yang panjang, namun akhirnya prosesnya lain.
Sementara Ady Mahyudi sendiri menyatakan proses penentuan bakal calon melihat visi dan misinya. Selain itu hasil survey yang dialkukan oleh tim penjaringan. (*)
Rabu (9/2) besok Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kabupaten Bima, akan mengukuhkan dua orang menjadi kader partai tersebut. Pengukuhan rencananya akan dilaksanakan di lapangan Kara atau Paruga Nae Bolo.
Siapa yang bakal dikukuhkan menjadi kader PAN, hingga digelar acara khusus? Informasi yang dihimpun Bimeks dari internal PAN adalah Zainul Arifin dan Usman AK yang bakal dikukuhkan.
Dari sumber yang diperoleh Bimeks, dikukuhkannya Zainul dan Usman sebagai kader PAN, karena keinginan DPP PAN yang menginginkan kader maju dalam Pemilukada 7 Juni mendatang. Disamping itu, DPP meminta agar DPD melanjutkan mekanisme yang ada.
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi, SE, membenarkan ada dua orang yang akan dikukuhkan menjadi kader. Namun, tidak disebutkannya dua nama tersebut.
“Jelasnya kami tidak bisa manghalangi orang yang ingin menjadi kader PAN. Apalagi figur ini dianggap bisa membesarkan partai,” katanya sembari tersenyum kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bima, Senin (8/2).
Ady juga membenarkan jika DPP menginginkan DPD melanjutkan mekanisme yang sudah berjalan. Mengenai DPP yang mengharuskan kader PAN tak ditanggapinya. Meski sejak awal PAN menginginkan kader sendiri ikut serta.
Mengenai rencana pemanggilan ZAMAN oleh DPP PAN, Ady mengaku belum mengetahuinya. Namun dipastikannya rapat pleno diperluas akan dilaksanakan secepatnya. “Belum ada rekomendasi apa-apa terhadap bakal calon,” ujarnya.
Adanya kliam figur tertentu, kata dia, sebagai hal yang wajar saja. Karena semua menginginkan PAN sebagai kendaraan politik. Hanya saja bukan DPD yang menjadi penentu akhir, namun tingkat DPW. Pasalnya, rapat pleno diperluas nanti akan memutuskan dua pasangan calon.
Informasi pemanggilan Zaman oleh DPP PAN, rupanya tercium juga oleh figur lainnya yang ikut mendaftar di PAN. H Achmad H Abbas, mengaku kaget karena DPP tidak memanggil semua yang mendaftar di partai.
Kenyataan ini, kata dia, bisa mengindikasikan sebelum rapat pleno diperluas digelar, telah dieksekusi sebelumnya. Apalagi yang informasi yang diperolehnya ZAMAN dianggap memiliki nama di masyarakat Bima berdasarkan hasil survey.
Jika itu yang menjadi patokan, kata dia, maka visi dan misi menjadi formalitas saja. Meski diakunya wajar Zainul dan Usman dikenal masyarakat, pasalnya mereka sebelumnya pernah menjabat sebagai bupati dan Usman masih sebagai wakil bupati.
“Kami figur lain yang belum menjabat sebagai bupati, tentu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Karena pernah atau sedang menjabat, jika itu alasan penentuan bakal calon, maka mereka saja yang bisa menjadi calon yang lain tidak,” ujarnya.
Menurutnya, partai harus melihat visi dan misi serta program figur. Apakah programnya cukup rasional bisa dicapai atau tidak. Selain itu, melihat sikap amanahnya.
Disamping itu, kata dia, jangan sampai penentuan juga ujung-ujungnya berapa besar partai bisa dibayar. Jika seperti itu, maka sebaiknya sejak awal bakal calon ditanya berapa dana yang dimiliki. Tidak perlu menunggu proses yang panjang, namun akhirnya prosesnya lain.
Sementara Ady Mahyudi sendiri menyatakan proses penentuan bakal calon melihat visi dan misinya. Selain itu hasil survey yang dialkukan oleh tim penjaringan. (*)
Hingga Juni, Stok Beras Aman
Kota Bima.-
Stok beras yang dimiliki Bulog Divre II Bima, hingga 8 Februari 2010 mencapai 5.881 ton. Jumlah itu dinilai aman, hingga Juni mendatang. Masyarakat diminta untuk tidak menguatirkan akan ketersediaan beras di Bima. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bulog Divre II Bima, Efdal MS, kepada Bimeks, Senin (8/2).
Dikatakannya, dibandingkan tahun sebelumnya, stok yang dimiliki terkadang untuk kebutuhan dua hingga tiga bulan. Namun, kini stok tersebut tercatat mulai Desember 2009 hingga Juni 2010. “Angka stok beras ini sangat aman,” bebernya.
Apalagi, kata pria asal Sumatera ini, akhir Maret mendatang akan panen, sehingga bisa menambah stok di gudang Bulog. Penen tersebut juga diharapkan kian menyetabilkan harga beras di pasaran.
Kenaikan harag beras beberapa waktu lalu hingga Rp6.500 per kilogramnya dinilai karena beberapa faktor. Namun lebih pada faktor alamiah, mengingat Desember 2009 hingga Maret 2010 masuk masa tanam, bahkan kadang ada yang belum menanam padi.
Selain itu, kata dia, kemungkinan stok gabah yang dimiliki masyarakat sendiri mulai habis. Mereka pun beralih membeli di pasaran. Karena permintaan mulai meninggi, sehingga penjual menaikkan harga.
Faktor lainnya, kata Efdal, kemungkinan setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Inpres itu mulai berlaku 1 Januari 2010 lalu.
Harga gabah kering panen yang dijual ke Bulog seperti diatur dalam Inpres tersebut Rp2.640/kg. Untuk kering giling Rp3.345/kg dan harga beli beras Rp5.060/kg. Tahun lalu harga beli beras oleh Bulog Rp4.600 atau naik 10 persen.
Namun, kata dia, harga beras dipasaran mulai stabil setelah operasi pasar (OP). Kini harganya mulai Rp5.700 hingga Rp5.400. Beras medium yang dilepas Bulog ke pasaran saat OP sekitar 20 ton.
Selain OP, ujarnya, stabilnya harga beras sangat dipengaruhi oleh distribusi beras raskin ke masyarakat. Kini di wilayah Kabupaten dan Kota Bima mulai berjalan normal, baik distribusi maupun pembayaran.
Diharapkannya, kepala desa dan lurah lancar melunasi raskin. Apalagi Bima urutan ke tiga di NTB yang lancar dalam hal pembayaran dan distribusi. “Mudah-mudahan di 2010 bisa seperti 2009 atau lebih baik lagi,” harapnya. (*)
Stok beras yang dimiliki Bulog Divre II Bima, hingga 8 Februari 2010 mencapai 5.881 ton. Jumlah itu dinilai aman, hingga Juni mendatang. Masyarakat diminta untuk tidak menguatirkan akan ketersediaan beras di Bima. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bulog Divre II Bima, Efdal MS, kepada Bimeks, Senin (8/2).
Dikatakannya, dibandingkan tahun sebelumnya, stok yang dimiliki terkadang untuk kebutuhan dua hingga tiga bulan. Namun, kini stok tersebut tercatat mulai Desember 2009 hingga Juni 2010. “Angka stok beras ini sangat aman,” bebernya.
Apalagi, kata pria asal Sumatera ini, akhir Maret mendatang akan panen, sehingga bisa menambah stok di gudang Bulog. Penen tersebut juga diharapkan kian menyetabilkan harga beras di pasaran.
Kenaikan harag beras beberapa waktu lalu hingga Rp6.500 per kilogramnya dinilai karena beberapa faktor. Namun lebih pada faktor alamiah, mengingat Desember 2009 hingga Maret 2010 masuk masa tanam, bahkan kadang ada yang belum menanam padi.
Selain itu, kata dia, kemungkinan stok gabah yang dimiliki masyarakat sendiri mulai habis. Mereka pun beralih membeli di pasaran. Karena permintaan mulai meninggi, sehingga penjual menaikkan harga.
Faktor lainnya, kata Efdal, kemungkinan setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Inpres itu mulai berlaku 1 Januari 2010 lalu.
Harga gabah kering panen yang dijual ke Bulog seperti diatur dalam Inpres tersebut Rp2.640/kg. Untuk kering giling Rp3.345/kg dan harga beli beras Rp5.060/kg. Tahun lalu harga beli beras oleh Bulog Rp4.600 atau naik 10 persen.
Namun, kata dia, harga beras dipasaran mulai stabil setelah operasi pasar (OP). Kini harganya mulai Rp5.700 hingga Rp5.400. Beras medium yang dilepas Bulog ke pasaran saat OP sekitar 20 ton.
Selain OP, ujarnya, stabilnya harga beras sangat dipengaruhi oleh distribusi beras raskin ke masyarakat. Kini di wilayah Kabupaten dan Kota Bima mulai berjalan normal, baik distribusi maupun pembayaran.
Diharapkannya, kepala desa dan lurah lancar melunasi raskin. Apalagi Bima urutan ke tiga di NTB yang lancar dalam hal pembayaran dan distribusi. “Mudah-mudahan di 2010 bisa seperti 2009 atau lebih baik lagi,” harapnya. (*)
Demo Tolak Tambang Salah Alamat
Bima.-
Belasan massa yang mengatasnamakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendatang kantor Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Mereka menyampaikan aspirasi mengenai masalah legalitas pertambangan di Bima.
Mereka menuntut normalisasi sektor pertambangan di Bima. Mencabut izin PT Indomining yang menguasai lima KP dengan satu izin. Hal itu dianggap melanggar aturan yang ada, dimana satu perusahaan hanya boleh menguasai satu KP.
Dalam pernyataan sikapnya, juga mendesak dibentuknya Perda tentang saham Pemda dengan pembagian 40: 60 persen. Serta mengembalikan sistem penambangan rakyat.
Perwakilan massa pun diterima oleh wakil Ketua PN Raba Bima, Majdi H Siswono, SH. Namun dikatakan Majdi jika aksi tersebut salah alamat.
Karena pengadilan itu, kata dia, untuk mengadili orang. Tidak bisa mengintervensi kerja polisi dan jaksa yang melakukan penyelidikan. “Namun apapun aspirasi akan kami tampung,” katanya.
Perwakilan massa Jatam pun mengatakan, jika kedatangan mereka ke PN untuk mengetahui perkembangan kasus pertembangan. Setelah mendengar penjelasan mereka pun membubarkan diri.
Sebelumnya, massa Jatam ini mendatangi DPRD Kabupaten Bima. Mereka pun ditemui oleh Ketua Komis III, Ir Ahmad. Dikatakannya, pihak eksekutif telah sepakat untuk membentuk tim. Jika nantinya penambangan dinilai tidak memberi manfaat, maka semua aktifitas dihentikan. “Kalau tidak memberi manfaat, PT Indomining kita usir,” katanya.
Komisi II, kata dia, akan turun ke lokasi di penambangan mangan di Kawuwu. Demikian juga lokasi penambangan pasir besi di Wera. (*)
2009, Dua Kepala KUA Dicopot
Bima.-
Selama 2009 Kantor Depertemen Agama (Depag) Kabupaten Bima, telah mencopot dua Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Tindakan itu diberikan lantaran tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
Mereka yang dicopot, kata Kepala Depag Kabupaten Bima, Drs H Yaman, adalah Kepala KUA Tambora, Sud karena pelanggaran disiplin dan Kepala KUA Wawo, San yang tidak mampu lagi menjalankan tugas. Mereka kini ditempatkan sebagai staf biasa.
Dikatakannya, pencopoan Sud karena tidak pernah masuk kantor. Karena dianggap mengabaikan tugas, maka diberikan sanksi. “Selain itu yang bersangkutan juga tidak menyetorkan biaya nikah senilai 30 ribu ke kas negara,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Depag Kabupaten Bima, Senin (8/2).
Sementara San, kata dia, tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai Kepala KUA Wawo. Namun yang bersangkutan melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Dua jabatan yang ditinggalkan itu, jelasnya, sudah diisi dengan pejabat baru. Mereka yang dilantik, sebelumnya telah menyatakan kesediaan ditempatkan di dua kecamatan itu dan siap melaksanakan tugas.
Menurutnya saat ini adalah era kompetitif, sehingga semua harus menunjukkan kinerja yang baik. Tahun ini juga, akan dibangun dua kantor KAU, yakni di kecamatan Tambora dan Ambalawi. (*)
Selama 2009 Kantor Depertemen Agama (Depag) Kabupaten Bima, telah mencopot dua Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Tindakan itu diberikan lantaran tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
Mereka yang dicopot, kata Kepala Depag Kabupaten Bima, Drs H Yaman, adalah Kepala KUA Tambora, Sud karena pelanggaran disiplin dan Kepala KUA Wawo, San yang tidak mampu lagi menjalankan tugas. Mereka kini ditempatkan sebagai staf biasa.
Dikatakannya, pencopoan Sud karena tidak pernah masuk kantor. Karena dianggap mengabaikan tugas, maka diberikan sanksi. “Selain itu yang bersangkutan juga tidak menyetorkan biaya nikah senilai 30 ribu ke kas negara,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Depag Kabupaten Bima, Senin (8/2).
Sementara San, kata dia, tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai Kepala KUA Wawo. Namun yang bersangkutan melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Dua jabatan yang ditinggalkan itu, jelasnya, sudah diisi dengan pejabat baru. Mereka yang dilantik, sebelumnya telah menyatakan kesediaan ditempatkan di dua kecamatan itu dan siap melaksanakan tugas.
Menurutnya saat ini adalah era kompetitif, sehingga semua harus menunjukkan kinerja yang baik. Tahun ini juga, akan dibangun dua kantor KAU, yakni di kecamatan Tambora dan Ambalawi. (*)
Kapala MAN Sape akan Ditindak jika...
Bima.-
Kepala MAN Sape, Drs Amsyailan, akan ditindak atau diberi sanksi jika terbukti menggelapkan dana beasiswa murid senilai Rp37 juta. Hal itu diisyaratkan oleh Kepala Departemen Agama (Depag) Kabupaten Bima, Drs H Yaman, kepada wartawan, Senin (8/2).
Dia mengaku mendapat laporan lisan dari Mappendais mengenai dugaan tersebut. Namun, disarankannya agar membuat laporan secara lisan. Selanjutnya akan mempelajari, menyelidiki dan memanggil yang bersangkutan.
Pemanggilan sendiri direnanakan Rabu (9/2) besok, untuk dimintai keterangan. Selain itu kepala madrasah lain juga akan dihadirkan untuk melaporkan realisasi beasiswa untuk siswa miskin.
“Jika benar adanya penggelapan ini, maka kami akan bersikap sesuai aturan. Akan ada sanksi disiplin,” ujarnya.
Namun tidak dijelaskannya apa bentuk sanksi disiplin yang kemungkinan diberikan, jika terbukti. Meski dijelaskannya dalam PP 30 ada berbagai tingkatan sanksi bagi PNS.
Beasiswa tersebut, kata dia, bersumber dari APBN dan APBD I senilai Rp37 juta lebih. Selain itu juga ada dana Bantuan Operasional Madrasah (BOM). Dana tersebut pada 2009 lalu langsung masuk ke rekening sekolah, namun di tahun 2010 dana itu mampir dulu ke Depag.
Sanksi pidana dapat saja dikenakan juga pada Kepala MAN Sape. Hanya saja proses pembuktiannya menunggu hasil dari pengadilan sebagai kekuatan hukum tetap. Namun secara internal akan ada sanksi yang terlebih dulu diberikan. (*)
Kepala MAN Sape, Drs Amsyailan, akan ditindak atau diberi sanksi jika terbukti menggelapkan dana beasiswa murid senilai Rp37 juta. Hal itu diisyaratkan oleh Kepala Departemen Agama (Depag) Kabupaten Bima, Drs H Yaman, kepada wartawan, Senin (8/2).
Dia mengaku mendapat laporan lisan dari Mappendais mengenai dugaan tersebut. Namun, disarankannya agar membuat laporan secara lisan. Selanjutnya akan mempelajari, menyelidiki dan memanggil yang bersangkutan.
Pemanggilan sendiri direnanakan Rabu (9/2) besok, untuk dimintai keterangan. Selain itu kepala madrasah lain juga akan dihadirkan untuk melaporkan realisasi beasiswa untuk siswa miskin.
“Jika benar adanya penggelapan ini, maka kami akan bersikap sesuai aturan. Akan ada sanksi disiplin,” ujarnya.
Namun tidak dijelaskannya apa bentuk sanksi disiplin yang kemungkinan diberikan, jika terbukti. Meski dijelaskannya dalam PP 30 ada berbagai tingkatan sanksi bagi PNS.
Beasiswa tersebut, kata dia, bersumber dari APBN dan APBD I senilai Rp37 juta lebih. Selain itu juga ada dana Bantuan Operasional Madrasah (BOM). Dana tersebut pada 2009 lalu langsung masuk ke rekening sekolah, namun di tahun 2010 dana itu mampir dulu ke Depag.
Sanksi pidana dapat saja dikenakan juga pada Kepala MAN Sape. Hanya saja proses pembuktiannya menunggu hasil dari pengadilan sebagai kekuatan hukum tetap. Namun secara internal akan ada sanksi yang terlebih dulu diberikan. (*)
Senin, 08 Februari 2010
Syafruddin belum Resmi jadi Pendamping Ferry
Bima.-
Drs H Syafruddin HM Nur, MPd, rupanya belum final menjadi pendamping H Ferry Zulkarnain, ST, menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati Bima periode 2010-2015. Proses penentuan bakal calon pendamping akan ditentukan oleh Partai Golkar. Hal itu dikatakan Ferry kepada wartawan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, Sabtu (6/2).
Dikatakannya, putusan final siapa yang menjadi pendampingnya menunggu hasil di partai pohon beringin. Pasalnya, untuk penentuan bakal calon bupati, harus menunggu hasil survey oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). “Sebagai kader Golkar saya akan menunggu dulu dari Golkar siapa yang menjadi pasangan,” katanya.
Diharapkannya, dalam pekan ini sudah ada keputusan hasil survey, siapa yang akan diusung menjadi bakal calon bupati. Barulah selanjutnya tahapan penentuan siapa menjadi pendampingnya.
Meskipun, kata dia, sejumlah partai lain, seperti PKS, PDK, PPPI, PPRN, Gerindra, PDIP, Pelopor, PPP, serta PBB telah menyatakan dukungannya. Bahkan sebagian besar partai itu sudah menyerahkan SK dalam bentuk pasangan calon Ferry-Syafruddin. “Sebagiannya lagi masih dalam tahap proses SK-nya,” ujarnya.
Ferry mengaku hampir semua partai yang memiliki kursi di dewan di lamarnya. Hanya tiga partai saja yang tidak dilamar, yakni PKB, PKPB dan PIB. Pasalnya, ketiganya tidak membuka pendaftaran pasangan calon.
Untuk mendapatkan dukungan partai-partai tersebut, diakuinya ada dana yang disetorkan. Seperti halnya PBB mengharuskan adanya infaq bagai bakal calon yang diusung.
Diharapkannya, partai-partai yang mengusung solid mendukung. Tidak hanya “baju partai”, namun juga semua kader. “Saya yakin kader-kader partai yang telah mendukung militan,” harapnya.
Ditanya mengenai adanya kader partai yang sudah mengusung, mendukung figur lain,. Ferry berharap hal itu tidak terjadi. Kalaupun ada, hanya secara personal tidak membawa nama partai.
Namun semua itu dikembalikannya ke partai masing-masing apakah akan memberi sanksi. “Saya tidak bisa mencampuri urusan internal partai lain,” tandas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima ini. (*)
Drs H Syafruddin HM Nur, MPd, rupanya belum final menjadi pendamping H Ferry Zulkarnain, ST, menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati Bima periode 2010-2015. Proses penentuan bakal calon pendamping akan ditentukan oleh Partai Golkar. Hal itu dikatakan Ferry kepada wartawan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, Sabtu (6/2).
Dikatakannya, putusan final siapa yang menjadi pendampingnya menunggu hasil di partai pohon beringin. Pasalnya, untuk penentuan bakal calon bupati, harus menunggu hasil survey oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). “Sebagai kader Golkar saya akan menunggu dulu dari Golkar siapa yang menjadi pasangan,” katanya.
Diharapkannya, dalam pekan ini sudah ada keputusan hasil survey, siapa yang akan diusung menjadi bakal calon bupati. Barulah selanjutnya tahapan penentuan siapa menjadi pendampingnya.
Meskipun, kata dia, sejumlah partai lain, seperti PKS, PDK, PPPI, PPRN, Gerindra, PDIP, Pelopor, PPP, serta PBB telah menyatakan dukungannya. Bahkan sebagian besar partai itu sudah menyerahkan SK dalam bentuk pasangan calon Ferry-Syafruddin. “Sebagiannya lagi masih dalam tahap proses SK-nya,” ujarnya.
Ferry mengaku hampir semua partai yang memiliki kursi di dewan di lamarnya. Hanya tiga partai saja yang tidak dilamar, yakni PKB, PKPB dan PIB. Pasalnya, ketiganya tidak membuka pendaftaran pasangan calon.
Untuk mendapatkan dukungan partai-partai tersebut, diakuinya ada dana yang disetorkan. Seperti halnya PBB mengharuskan adanya infaq bagai bakal calon yang diusung.
Diharapkannya, partai-partai yang mengusung solid mendukung. Tidak hanya “baju partai”, namun juga semua kader. “Saya yakin kader-kader partai yang telah mendukung militan,” harapnya.
Ditanya mengenai adanya kader partai yang sudah mengusung, mendukung figur lain,. Ferry berharap hal itu tidak terjadi. Kalaupun ada, hanya secara personal tidak membawa nama partai.
Namun semua itu dikembalikannya ke partai masing-masing apakah akan memberi sanksi. “Saya tidak bisa mencampuri urusan internal partai lain,” tandas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima ini. (*)
Zaman Konsolidasi Tim Pemenangan
Bima.-
Ribuan tim pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman AK, menghadiri acara konsolidasi di Ponpes Al Ihwan Salama, Sabtu (6/2). Konsolidasi itu juga dalam rangka persiapan menghadapi pemenangan Pemilu 7 Juni mendatang.
Ketua Tim Zaman, H Nur AK, mengatakan belakangan ini banyak isu yang dihebuskan lawan politik. Tujuannya untuk meruntuhkan dukungan masyarakat.
Diantara isu yang dihembuskan, kata Nur AK, adanya perpecahan antara Zainul dan Usman AK. Diisukan pula dengan adanya perpecahan itu, sehingga keduanya tidak mencalonkan diri. Demikian juga dengan itu tidak akan mendapatkan kendaraan partai politik.
Diakuinya, selama Januari 2009 lalu, kegiatan Zaman fakum. Namun, hal itu sengaja dilakukan untuk mengukur seberapa besar dukungan. “Rupanya banyak yang kian simpati,” ungkapnya.
Pertemuan Sabtu (6/2) lalu, kata dia, sebagai upaya konsolidasi tim pemenangan. Dari 18 kecamatan, enam yang belum dikukuhkan, yakni Langgudu, Belo, Palibelo, Lambitu, Donggo, serta Tambora. “Untuk memenangkan Pemilu nanti saya telah siapkan prajurit dan panglima ditiap kecamatan,” tandasnya.
Ketua Penasehat Tim Zaman, H Umar H Abubakar, mengingatkan tim bahwa waktu efektif bekerja tinggal tiga bulan. Karena pelaksanaan Pemilukada 7 Juni. “Waktu maju terus, kita harus bekerja keras untuk kemenangan Zaman Bersatu. Semengat tidak boleh kendor, jadikan Bima sebagai daerah Islam,” pungkasnya.
Sementara itu, Zainul, optimis akan mendapatkan kendaraan politik. Hanya SK saja yang belum digenggamnya dan menyampaikan telah bertemu dengan Amin Rais Ketua Majlis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN. “Banyak juga kader partai lain yang ke Zaman, meski partainya telah mendukung figur lain,” ujarnya.
Disampaikannya, sebelum deklarasi digelar, akan ada evaluasi tim terlebih dulu. Apakah tim sudah bersatu atau butuh konsolidasi lagi. Meski rencana deklarasi sendiri belum bisa dipastikan. “Masih dipertimbangkan juga, apakah deklarasi akan dilakukan satu tempat, atau per kecamatan,” ujarnya.
Hadir dalam acara itu, Ketua DPC PKPB Kabupaten Bima, Dra Hj Mulyati dan Sekretaris PKB, Drs H Mustahiq H Kako. Selain itu terlihat juga sejumlah kader dari partai lain yang sudah mengusung Ferry-Syafruddin. (*)
Ribuan tim pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman AK, menghadiri acara konsolidasi di Ponpes Al Ihwan Salama, Sabtu (6/2). Konsolidasi itu juga dalam rangka persiapan menghadapi pemenangan Pemilu 7 Juni mendatang.
Ketua Tim Zaman, H Nur AK, mengatakan belakangan ini banyak isu yang dihebuskan lawan politik. Tujuannya untuk meruntuhkan dukungan masyarakat.
Diantara isu yang dihembuskan, kata Nur AK, adanya perpecahan antara Zainul dan Usman AK. Diisukan pula dengan adanya perpecahan itu, sehingga keduanya tidak mencalonkan diri. Demikian juga dengan itu tidak akan mendapatkan kendaraan partai politik.
Diakuinya, selama Januari 2009 lalu, kegiatan Zaman fakum. Namun, hal itu sengaja dilakukan untuk mengukur seberapa besar dukungan. “Rupanya banyak yang kian simpati,” ungkapnya.
Pertemuan Sabtu (6/2) lalu, kata dia, sebagai upaya konsolidasi tim pemenangan. Dari 18 kecamatan, enam yang belum dikukuhkan, yakni Langgudu, Belo, Palibelo, Lambitu, Donggo, serta Tambora. “Untuk memenangkan Pemilu nanti saya telah siapkan prajurit dan panglima ditiap kecamatan,” tandasnya.
Ketua Penasehat Tim Zaman, H Umar H Abubakar, mengingatkan tim bahwa waktu efektif bekerja tinggal tiga bulan. Karena pelaksanaan Pemilukada 7 Juni. “Waktu maju terus, kita harus bekerja keras untuk kemenangan Zaman Bersatu. Semengat tidak boleh kendor, jadikan Bima sebagai daerah Islam,” pungkasnya.
Sementara itu, Zainul, optimis akan mendapatkan kendaraan politik. Hanya SK saja yang belum digenggamnya dan menyampaikan telah bertemu dengan Amin Rais Ketua Majlis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN. “Banyak juga kader partai lain yang ke Zaman, meski partainya telah mendukung figur lain,” ujarnya.
Disampaikannya, sebelum deklarasi digelar, akan ada evaluasi tim terlebih dulu. Apakah tim sudah bersatu atau butuh konsolidasi lagi. Meski rencana deklarasi sendiri belum bisa dipastikan. “Masih dipertimbangkan juga, apakah deklarasi akan dilakukan satu tempat, atau per kecamatan,” ujarnya.
Hadir dalam acara itu, Ketua DPC PKPB Kabupaten Bima, Dra Hj Mulyati dan Sekretaris PKB, Drs H Mustahiq H Kako. Selain itu terlihat juga sejumlah kader dari partai lain yang sudah mengusung Ferry-Syafruddin. (*)
Dana Panwaslu Dipastikan Setengah dari Permintaan
Bima.-
Anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Bima, dipastikan setengah dari jumlah permintaan. Sebelumnya, Panwaslu mengusulkan besarnya kebutuhan dana Rp3,9 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs H Masyikur, mengatakan diupayakan dalam pekan ini anggaran untuk Panwaslu diputuskan. Namun, besarnya dana yang akan dipenuhi oleh Pemkab Bima, dipastikan setengah dari usulan.
Pertimbangannya, kata Sekda, melihat kondisi anggaran dan kemampuan daerah. Sebelumnya, KPU juga mengusulkan dana Rp24 miliar, namun setelah dikerucutkan bersama menjadi Rp10 miliar.
Demikian juga, kata dia, dengan Panwaslu Kabupaten Bima, anggaran tidak mungkin dipenuhi sesuai permintaan. Kini tinggal menemukan kata sepakat dengan Panwaslu berapa rasio kebutuhan.
“Kami juga akan menyesuaikan dengan aturan yang ada, baik Permendagri dan keputusan Gubernur NTB,” ujarnya kepada wartawan du Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, Sabtu (6/2).
Dijelaskannya, dana Panwaslu sendiri sebenarnya bukan luput dari pembahasan di APBD. Sebelumnya mengira dana Pemilu yang diusulkan, termasuk didalamnya untuk Panwaslu dan pengamanan.
Semuanya, kata dia, akan bisa diakomodir dan diupayakan dengan kewenangan bupati. Untuk honor Panwaslu sendiri akan disesuaikan dengan Permendagri.
Mengenai ancaman Panwaslu yang akan menunda Pemilukada, jika nilai anggaran kecil, dianggapnya dapat diselesaikan. Asalnya, bisa saling memahami dan mencari kesepakatan bersama.
KPU sendiri, kata dia, honor yang diterima per bulannya lebih kecil dibandingkan daerah lain. Hal itu karena mengingat kemampuan yang dimiliki daerah, mereka yang ada di KPU pun bisa memahaminya. (*)
Anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Bima, dipastikan setengah dari jumlah permintaan. Sebelumnya, Panwaslu mengusulkan besarnya kebutuhan dana Rp3,9 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs H Masyikur, mengatakan diupayakan dalam pekan ini anggaran untuk Panwaslu diputuskan. Namun, besarnya dana yang akan dipenuhi oleh Pemkab Bima, dipastikan setengah dari usulan.
Pertimbangannya, kata Sekda, melihat kondisi anggaran dan kemampuan daerah. Sebelumnya, KPU juga mengusulkan dana Rp24 miliar, namun setelah dikerucutkan bersama menjadi Rp10 miliar.
Demikian juga, kata dia, dengan Panwaslu Kabupaten Bima, anggaran tidak mungkin dipenuhi sesuai permintaan. Kini tinggal menemukan kata sepakat dengan Panwaslu berapa rasio kebutuhan.
“Kami juga akan menyesuaikan dengan aturan yang ada, baik Permendagri dan keputusan Gubernur NTB,” ujarnya kepada wartawan du Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima, Sabtu (6/2).
Dijelaskannya, dana Panwaslu sendiri sebenarnya bukan luput dari pembahasan di APBD. Sebelumnya mengira dana Pemilu yang diusulkan, termasuk didalamnya untuk Panwaslu dan pengamanan.
Semuanya, kata dia, akan bisa diakomodir dan diupayakan dengan kewenangan bupati. Untuk honor Panwaslu sendiri akan disesuaikan dengan Permendagri.
Mengenai ancaman Panwaslu yang akan menunda Pemilukada, jika nilai anggaran kecil, dianggapnya dapat diselesaikan. Asalnya, bisa saling memahami dan mencari kesepakatan bersama.
KPU sendiri, kata dia, honor yang diterima per bulannya lebih kecil dibandingkan daerah lain. Hal itu karena mengingat kemampuan yang dimiliki daerah, mereka yang ada di KPU pun bisa memahaminya. (*)
MTsN I Kota Bima Bertaraf Internasional!
Kota Bima.-
Dunia dunia pendidikan di Kota Bima patut berbangga, kini Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) I Kota Bima bertaraf Internasional. Perubahan status madrasah ke taraf Internasional itu berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DT.I.I/PP.00/19/2010 tertanggal 12 Januari 2010.
Kepala MTsN I Kota Bima, Mansyur, SAg, mengatakan keputusan pusat tentang konversi madrasah unggulan jadi taraf internasional, menjadi kebanggan tersendiri. Apalagi madarasah yang dipimpinnya yang pertama menyandang status itu di Pulau Sumbawa dan urutan pertama di NTB.
Menyandang madrasah bertaraf internasional, ujarnya, bukan rintisan sesaat saja, namun melalui proses panjang. Penilaian pusat itu kemungkinan setelah melihat berbagai prestasi yang disandang sekolah. Termasuk nilai kelulusan siswa masuk rata-rata nasional.
“Sejak 2009 lalu MTsN I Kota Bima dalam proses kegiatan belajar mengajar sudah menggunakan bahasa asing, yakni Arab dan Inggris,” ujarnya di MTsN I Kota Bima, Jumat (5/2).
Dalam hal prestasi, kata Masnyur, siswa kerap mengukir prestasi tingkat nasional. Bahkan salah satu sekolah yang terpilih oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk diteliti bagaimana model pembelajarannya. “Kami juga tidak tahu bagaimana UPI mimilih MTsN I Kota Bima dari sekian sekolah di Indonesia untuk meneliti pembelajaran,” ujarnya.
Pihak UPI, langsung memberi soal tes pada siswa dan mengawasinya sendiri. Namun, UPI sendiri belum mengirimkan apa hasil penelitian mereka.
Sebelumnya, kata dia, pada 1998 MTsN I Kota Bima, menyandang status madrasah model dari Menteri Agama saat itu. dari status model, madrasah terus berbenah meningkatkan mutu pendidikan dan ingin menjadi yang terbaik di NTB.
Untuk tahun ini, kata dia, ada 100 siswa yang akan diterima di kelas Internasional. Diharapkan nantinya, masing-masing orang tua dapat memfasilitasi anaknya dengan satu unit laptop. Pasalnya, proses pembelajaran berbasis IT.
Dengan status Internasional ini, kata dia, berbagai pembehanan akan terus dilakukan. Seperti melengkapi sarana dan prasarana dan kini MTsN Kota Bima mendapatkan anggaran Rp2 miliar dari APBN. Termasuk menunjuk Mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs H Sukri, Msi, sebagai konsultan madrasah.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Suminto, menambahkan karena pembelajaran di MTsN I Kota Bima mulai berbasis IT, maka guru pun dibiasakan untuk menguasai tehnologi. Rancangan kurikulum juga inovatif, sehingga merangsang siswa untuk kreatif. “Siswa ketika melihat tehnologi membuat mereka tertarik dan berkinginan mencoba dan inilah yang menambah minat belajar siswa,” terangnya.
Pembelajaran juga, kata dia, berbasis siswa. Bagaimana dalam proses belajar mengajar, siswa lebih aktif. Disamping itu guru juga membuat Lembar Kerja Sendiri (LKS) dan ini telah berjalan selama dua tahun. (*)
Dunia dunia pendidikan di Kota Bima patut berbangga, kini Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) I Kota Bima bertaraf Internasional. Perubahan status madrasah ke taraf Internasional itu berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DT.I.I/PP.00/19/2010 tertanggal 12 Januari 2010.
Kepala MTsN I Kota Bima, Mansyur, SAg, mengatakan keputusan pusat tentang konversi madrasah unggulan jadi taraf internasional, menjadi kebanggan tersendiri. Apalagi madarasah yang dipimpinnya yang pertama menyandang status itu di Pulau Sumbawa dan urutan pertama di NTB.
Menyandang madrasah bertaraf internasional, ujarnya, bukan rintisan sesaat saja, namun melalui proses panjang. Penilaian pusat itu kemungkinan setelah melihat berbagai prestasi yang disandang sekolah. Termasuk nilai kelulusan siswa masuk rata-rata nasional.
“Sejak 2009 lalu MTsN I Kota Bima dalam proses kegiatan belajar mengajar sudah menggunakan bahasa asing, yakni Arab dan Inggris,” ujarnya di MTsN I Kota Bima, Jumat (5/2).
Dalam hal prestasi, kata Masnyur, siswa kerap mengukir prestasi tingkat nasional. Bahkan salah satu sekolah yang terpilih oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk diteliti bagaimana model pembelajarannya. “Kami juga tidak tahu bagaimana UPI mimilih MTsN I Kota Bima dari sekian sekolah di Indonesia untuk meneliti pembelajaran,” ujarnya.
Pihak UPI, langsung memberi soal tes pada siswa dan mengawasinya sendiri. Namun, UPI sendiri belum mengirimkan apa hasil penelitian mereka.
Sebelumnya, kata dia, pada 1998 MTsN I Kota Bima, menyandang status madrasah model dari Menteri Agama saat itu. dari status model, madrasah terus berbenah meningkatkan mutu pendidikan dan ingin menjadi yang terbaik di NTB.
Untuk tahun ini, kata dia, ada 100 siswa yang akan diterima di kelas Internasional. Diharapkan nantinya, masing-masing orang tua dapat memfasilitasi anaknya dengan satu unit laptop. Pasalnya, proses pembelajaran berbasis IT.
Dengan status Internasional ini, kata dia, berbagai pembehanan akan terus dilakukan. Seperti melengkapi sarana dan prasarana dan kini MTsN Kota Bima mendapatkan anggaran Rp2 miliar dari APBN. Termasuk menunjuk Mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs H Sukri, Msi, sebagai konsultan madrasah.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Suminto, menambahkan karena pembelajaran di MTsN I Kota Bima mulai berbasis IT, maka guru pun dibiasakan untuk menguasai tehnologi. Rancangan kurikulum juga inovatif, sehingga merangsang siswa untuk kreatif. “Siswa ketika melihat tehnologi membuat mereka tertarik dan berkinginan mencoba dan inilah yang menambah minat belajar siswa,” terangnya.
Pembelajaran juga, kata dia, berbasis siswa. Bagaimana dalam proses belajar mengajar, siswa lebih aktif. Disamping itu guru juga membuat Lembar Kerja Sendiri (LKS) dan ini telah berjalan selama dua tahun. (*)
Lima Siswa MTsN I Kota Bima Finalis Pasiad
Kota Bima.-
Sebanyak lima siswa MTsN I Kota Bima, lolos menjadi finalis Pasiad untuk matapelajaran Matematika. Rencananya akan mengikuti final se Indonesia pada 22 Februari mendatang di Mataram.
Guru Pembina Matemarika MTsN I Kota Bima, Siti Asmah, mengatakan sebelumnya ada 10 siswa yang mengikuti seleksi tersebut, namun hanya lima yang tembus final. Mereka yang lolos adalah Miftahurrahmah urutan pertama dengan nilai 84, disusul Dian Kurniati urutan ketiga, nilai 75, Annisa Djarullah urutan keempat, nilai 66, Nurfathonah urutan kelima, nilai 64, serta Ita Masita urutan 11, nilai 61.
“Kami berharap, kelima siswa kami ini dapat menorehkan prestasi terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat Bima. Mereka sudah disiapkan untuk mengikuti final itu,” ujarnya di MTsN I Kota Bima, Jumat (5/2).
Selain itu, kata Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTsN I Kota Bima, Suminto, sebanyak 30 siswa disiapkan untuk mengikuti kompetisi tiga mata pelajaran yang diselenggaran oleh Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia (LOBI). Masing-masing 10 siswa akan mengikuti kompetisi matapelajaran Matematika, Fisika dan Biologi. Kompetisi LOBI ini menjadi ajang menguji kemampuan siswa.
Dikatakannya, pelaksanaan kegiatan itu 10 Februari mendatang. LOBI sendiri telah menunjuk MTsN I Kota Bima sebagai tempat penyelanggara tes. “Kami adalah satu-satu sekolah di Sumbawa yang bekerjasama selama ini dengan LOBI, sehingga kami dipercayakan sebagai tempat penyelenggaraan kompetisi tahun ini,” ujarnya.
Nantinya, kata dia, sekolah-sekolah yang ada di Bima akan mengikuti juga kompetisi ini. Penilaian dilakukan secara nasional dan akan ditentukan siapa juaranya. Siswa sendiri telah lama disiapkan untuk mengikuti setiap kompetisi matapelajaran.
Setiap tahun ajaran baru, kata dia, madrasah mengelompokkan siswa berdasarkan potensinya. Baik bakat bidang matapelajaran, maupun olahraga. Siswa yang hobi matematika akan dikelompokkan dan selanjutnya akan diseleksi dan terpilih 10 orang. Mereka inilah yang selanjutnya disiapkan, jika ada kompetisi. (*)
Sebanyak lima siswa MTsN I Kota Bima, lolos menjadi finalis Pasiad untuk matapelajaran Matematika. Rencananya akan mengikuti final se Indonesia pada 22 Februari mendatang di Mataram.
Guru Pembina Matemarika MTsN I Kota Bima, Siti Asmah, mengatakan sebelumnya ada 10 siswa yang mengikuti seleksi tersebut, namun hanya lima yang tembus final. Mereka yang lolos adalah Miftahurrahmah urutan pertama dengan nilai 84, disusul Dian Kurniati urutan ketiga, nilai 75, Annisa Djarullah urutan keempat, nilai 66, Nurfathonah urutan kelima, nilai 64, serta Ita Masita urutan 11, nilai 61.
“Kami berharap, kelima siswa kami ini dapat menorehkan prestasi terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat Bima. Mereka sudah disiapkan untuk mengikuti final itu,” ujarnya di MTsN I Kota Bima, Jumat (5/2).
Selain itu, kata Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTsN I Kota Bima, Suminto, sebanyak 30 siswa disiapkan untuk mengikuti kompetisi tiga mata pelajaran yang diselenggaran oleh Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia (LOBI). Masing-masing 10 siswa akan mengikuti kompetisi matapelajaran Matematika, Fisika dan Biologi. Kompetisi LOBI ini menjadi ajang menguji kemampuan siswa.
Dikatakannya, pelaksanaan kegiatan itu 10 Februari mendatang. LOBI sendiri telah menunjuk MTsN I Kota Bima sebagai tempat penyelanggara tes. “Kami adalah satu-satu sekolah di Sumbawa yang bekerjasama selama ini dengan LOBI, sehingga kami dipercayakan sebagai tempat penyelenggaraan kompetisi tahun ini,” ujarnya.
Nantinya, kata dia, sekolah-sekolah yang ada di Bima akan mengikuti juga kompetisi ini. Penilaian dilakukan secara nasional dan akan ditentukan siapa juaranya. Siswa sendiri telah lama disiapkan untuk mengikuti setiap kompetisi matapelajaran.
Setiap tahun ajaran baru, kata dia, madrasah mengelompokkan siswa berdasarkan potensinya. Baik bakat bidang matapelajaran, maupun olahraga. Siswa yang hobi matematika akan dikelompokkan dan selanjutnya akan diseleksi dan terpilih 10 orang. Mereka inilah yang selanjutnya disiapkan, jika ada kompetisi. (*)
DPD II Golkar Kota Bima Salurkan Bantuan
Kota Bima.-
Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bima, menyalurkan bantuan untuk tempat ibadan dan korban gempa. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima, Hj Ferra Amalia, SE, Jumat (5/2).
Penyerahan pertama dilakukan di masjid Al-Ihlas Kelurahan Dara. Bantuan yang diberikan untuk masjid dan mushalla uang antara Rp1,5 juta hingga Rp5 juta. Sedangkan bantuan sembako diperuntukkan bagi korban gempa.
Diharapkan Ferra bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sarana ibadah. Bagi korban gempa diharapkan dapat meringankan bebannya.
Selain masjid Al Ihlas Dara, yang mendapat bantuan adalah masjid di Tolotongga, Rabadompu, Manggemaci, Lewirato, Monggunao, Rabadompu, Nungga, serta Rontu. Sedangkan sembako dibagikan bagi korban gempa di Kumbe, Penaraga, Jatibaru, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, serta Penatoi. (*)
Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bima, menyalurkan bantuan untuk tempat ibadan dan korban gempa. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima, Hj Ferra Amalia, SE, Jumat (5/2).
Penyerahan pertama dilakukan di masjid Al-Ihlas Kelurahan Dara. Bantuan yang diberikan untuk masjid dan mushalla uang antara Rp1,5 juta hingga Rp5 juta. Sedangkan bantuan sembako diperuntukkan bagi korban gempa.
Diharapkan Ferra bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sarana ibadah. Bagi korban gempa diharapkan dapat meringankan bebannya.
Selain masjid Al Ihlas Dara, yang mendapat bantuan adalah masjid di Tolotongga, Rabadompu, Manggemaci, Lewirato, Monggunao, Rabadompu, Nungga, serta Rontu. Sedangkan sembako dibagikan bagi korban gempa di Kumbe, Penaraga, Jatibaru, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, serta Penatoi. (*)
Kerusakan Hutan Tambora akan Ditinjau Komisi II
Bima.-
Komisi II DPRD Kabupaten Bima, merencanakan meninjau lokasi hutan Tambora yang dilaporkan rusak akibat aksi ilegalloging. Peninjauan itu juga terkait penanganan kasus kayu oleh pihak kepolisian. Hal itu dikatakan anggota Komisi II, Ahmad Yani, Jumat (5/2).
Dikatakannya, sebelumnya ada warga yang datang ke Komisi II, melaporkan tentang kondisi hutan di Tambora. Warga yang melapor itu mengatakan kerusakan hutan sudah berlangsung lama. “Termasuk soal kasus penahanan kayu oleh kepolisian yang berasal dari Tambora yang dilaporkan ke Komisi II. Kami merencanakan turun ke lokasi setelah Pansus selesai,” katanya di DPRD Kabupaten Bima.
Apalagi, beber duta Hanura itu, IPK di Tambora telah berakhir 24 Desember 2009. Meski telah berakhir aktifitas penebangan kayu diduga masih berlangsung. “Pihak kepolisian yang kini menangani kasus kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, agar menindaknya,” harap Yani.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan memanggil Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Bima, Ir Tamrin. Pemanggilan itu untuk mengelarifikasi bagaimana kayu bisa lolos diangkut, sementara diduga ada hasil ilegalloging.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bima lainnya, Muhammad Amirnullah, SE, mengatakan bisa saja dalam kasus kayu yang dikini ditangani kepolisian ada keterlibatan aparat pemerintah. Kenyataan ini juga mengindikasikan, ketidakmampuan dalam melindungi hutan yang ada.
“Kami berharap pihak kepolisian menindak tegas semua pelakunya, baik perusahaan maupun oknum pejebat yang terlibat,” tegasnya. (*)
Komisi II DPRD Kabupaten Bima, merencanakan meninjau lokasi hutan Tambora yang dilaporkan rusak akibat aksi ilegalloging. Peninjauan itu juga terkait penanganan kasus kayu oleh pihak kepolisian. Hal itu dikatakan anggota Komisi II, Ahmad Yani, Jumat (5/2).
Dikatakannya, sebelumnya ada warga yang datang ke Komisi II, melaporkan tentang kondisi hutan di Tambora. Warga yang melapor itu mengatakan kerusakan hutan sudah berlangsung lama. “Termasuk soal kasus penahanan kayu oleh kepolisian yang berasal dari Tambora yang dilaporkan ke Komisi II. Kami merencanakan turun ke lokasi setelah Pansus selesai,” katanya di DPRD Kabupaten Bima.
Apalagi, beber duta Hanura itu, IPK di Tambora telah berakhir 24 Desember 2009. Meski telah berakhir aktifitas penebangan kayu diduga masih berlangsung. “Pihak kepolisian yang kini menangani kasus kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, agar menindaknya,” harap Yani.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan memanggil Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Bima, Ir Tamrin. Pemanggilan itu untuk mengelarifikasi bagaimana kayu bisa lolos diangkut, sementara diduga ada hasil ilegalloging.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bima lainnya, Muhammad Amirnullah, SE, mengatakan bisa saja dalam kasus kayu yang dikini ditangani kepolisian ada keterlibatan aparat pemerintah. Kenyataan ini juga mengindikasikan, ketidakmampuan dalam melindungi hutan yang ada.
“Kami berharap pihak kepolisian menindak tegas semua pelakunya, baik perusahaan maupun oknum pejebat yang terlibat,” tegasnya. (*)
Mahasiswa Matematika STKIP Bima Gelar Bimbel
Kota Bima.-
Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika (HMPSPM) Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima akan menggelar bimbingan belajar gratis bagi siswa di Kota dan Kabupaten Bima. Kegiatan bertajuk Goes To School itu akan dilaksanakan mulai 13 Februari hingga 30 Mei mendatang.
Ketua Umum HMPSPM STKIP Bima, Arrahim Tasrif, mengatakan kegiatan dengan tema Realitic mathematics Education itu, pelaksanaannya di dua tempat, yakni di STKIP Bima untuk Kota Bima dan di SDN Sara Kalampa untuk Kebupaten Bima. “Kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya setiap hari Minggu dan gratis. Untuk Kota Bima mulai 13 Februari dan Kabupaten Bima 14 Februari ini,” katanya di STKIP Bima, Jumat (5/2).
Dijelaskannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengubah pandangan siswa terhadap matematika yang dianggap sulit. Mengajarkan siswa bagaimana meneratkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. “Bagi mahasiswa sendiri, ini menjadi ajang melatih diri menjadi seorang pendidik,” jelasnya. (*)
Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika (HMPSPM) Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima akan menggelar bimbingan belajar gratis bagi siswa di Kota dan Kabupaten Bima. Kegiatan bertajuk Goes To School itu akan dilaksanakan mulai 13 Februari hingga 30 Mei mendatang.
Ketua Umum HMPSPM STKIP Bima, Arrahim Tasrif, mengatakan kegiatan dengan tema Realitic mathematics Education itu, pelaksanaannya di dua tempat, yakni di STKIP Bima untuk Kota Bima dan di SDN Sara Kalampa untuk Kebupaten Bima. “Kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya setiap hari Minggu dan gratis. Untuk Kota Bima mulai 13 Februari dan Kabupaten Bima 14 Februari ini,” katanya di STKIP Bima, Jumat (5/2).
Dijelaskannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengubah pandangan siswa terhadap matematika yang dianggap sulit. Mengajarkan siswa bagaimana meneratkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. “Bagi mahasiswa sendiri, ini menjadi ajang melatih diri menjadi seorang pendidik,” jelasnya. (*)
Sabtu, 06 Februari 2010
Panwaslu Ancam Tunda Pemilukada
Bima.-
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima, mengancam akan menunda pelaksanaan Pemilukada 7 Juni mendatang. Penundaan itu akan dilakukan jika dana Panwaslu tidak ada kejelasan. Hal itu diisyaratkan Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, M Amin Landa, SH, MH, kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bima, Kamis (4/2).
Dikatakanya, mestinya saat ini Panwaslu sudah mulai bekerja untuk mengawasi tahapan Pemilu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai memutakhirkan data. “Mestinya pemutakhiran data ini mendapat pangawasan dari Panwaslu, hanya saja di APBD tidak ada anggaran untuk Panwaslu,” ujarnya.
Panwaslu, katanya, tidak mungkin bisa berbuat bila tidaka ada dana operasional. Diherankannya pula mengapa dana untuk Panwaslu sampai luput dari pembahasan, padahal saat Pemilu lalu, anggaran Panwaslu selalu ada.
Pihaknya sendiri sudah mengusulkan anggaran tersebut ke Pemkab Bima senilai Rp3,9 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi Panwaslu Kabupaten, Kecamatan dan Panwaslu lapangan. Ancaman itu tetap berlaku, jika dana yang diberikan Pemda sangat minim.
Diakuinya, hal itu sudah dibahas oleh eksekutif, hanya saja belum diketahui hasilnya. Diharapkannya, anggaran tersebut segera direalisasikan, mengingat sebagian tahapan Pemilukada sudah berjalan. Pemutakhiran dana sendiri akan berakhir awal maret mendatang.
Sementara itu, pihak Pemkab Bima sendiri akan berupaya menganggarkan dana bagi Panwaslu. Namun akan melihat dulu berapa besar kemampuan daerah.
Sementara itu, Kapolres Bima, AKBP Fauza mengatakan untuk pengamanan Pemilukada 2010 ini membutuhkan dana sekitar Rp1 miliar. Jumlah anggaran pengamanan itu telah diajukan ke Pemkab Bima. “Jika APBD tidak bisa menanggung, maka kami akan usulkan ke Bappenas melalui Polda NTB,” katanya di Polres Bima, Rabu (3/2). (*)
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima, mengancam akan menunda pelaksanaan Pemilukada 7 Juni mendatang. Penundaan itu akan dilakukan jika dana Panwaslu tidak ada kejelasan. Hal itu diisyaratkan Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, M Amin Landa, SH, MH, kepada wartawan di DPRD Kabupaten Bima, Kamis (4/2).
Dikatakanya, mestinya saat ini Panwaslu sudah mulai bekerja untuk mengawasi tahapan Pemilu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai memutakhirkan data. “Mestinya pemutakhiran data ini mendapat pangawasan dari Panwaslu, hanya saja di APBD tidak ada anggaran untuk Panwaslu,” ujarnya.
Panwaslu, katanya, tidak mungkin bisa berbuat bila tidaka ada dana operasional. Diherankannya pula mengapa dana untuk Panwaslu sampai luput dari pembahasan, padahal saat Pemilu lalu, anggaran Panwaslu selalu ada.
Pihaknya sendiri sudah mengusulkan anggaran tersebut ke Pemkab Bima senilai Rp3,9 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi Panwaslu Kabupaten, Kecamatan dan Panwaslu lapangan. Ancaman itu tetap berlaku, jika dana yang diberikan Pemda sangat minim.
Diakuinya, hal itu sudah dibahas oleh eksekutif, hanya saja belum diketahui hasilnya. Diharapkannya, anggaran tersebut segera direalisasikan, mengingat sebagian tahapan Pemilukada sudah berjalan. Pemutakhiran dana sendiri akan berakhir awal maret mendatang.
Sementara itu, pihak Pemkab Bima sendiri akan berupaya menganggarkan dana bagi Panwaslu. Namun akan melihat dulu berapa besar kemampuan daerah.
Sementara itu, Kapolres Bima, AKBP Fauza mengatakan untuk pengamanan Pemilukada 2010 ini membutuhkan dana sekitar Rp1 miliar. Jumlah anggaran pengamanan itu telah diajukan ke Pemkab Bima. “Jika APBD tidak bisa menanggung, maka kami akan usulkan ke Bappenas melalui Polda NTB,” katanya di Polres Bima, Rabu (3/2). (*)
PKPB ke ZAMAN, PBB Dukung Ferry-Syafruddin
Bima.-
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengisyaratkan akan merapat ke pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman AK (ZAMAN). Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HN Nur, MPd.
Ketua DPC PKPB Kabupaten Bima, Dra Hj Mulyati, mengatakan dukungan ke pasangan Zaman hasil keputusan rapat ditingkat DPC. Sebelumnya PKPB sendiri menerima pendaftaran bakal calon lainnya, yakni Ferry. “Sebenarnya peluang keduanya sama, namun keputusan rapat memutuskan mendukung Zaman,” katanya via hanphone (HP), Kamis (4/2).
Keputusan DPC itu, kata dia, selanjutkan diusulkan ke DPP untuk mendapat pengesahan. Meski DPC telah memutuskan pasangan Zaman, DPP sendiri dapat saja membahas kembali kedua nama itu atau langsung menguatkan keputusan DPC.
Sementara itu, Ketua DPC PBB Kabupaten Bima, Ahmad, SP, mengatakan telah menyerahkan surat dukungan ke pasangan Ferry-Syafruddin sesuai keputusan DPP SK.PP/1907/2010 pada Rabu (3/2) malam di Pandopo bupati. Saat penjaringan Ferry-Syafruddin tidak satu paket.
Hanya saja saat rapat di DPP Senin 1 Februari lalu, DPP menanyakan langsung ke Ferry siapa pasangannya. Saat itu disebutlah Syafruddin sebagai pasangan calon.
Pertimbangan mengusung pasangan Ferry-Syafruddin karena melihat figur ini mampu memberikan kontrobusi positif bagi perkembangan PBB ke depannya. Ferry juga dilihat sebagai pemimpin yang memberi dampak perubahan positif bagi kemajuan masyarakat Bima.
Dalam tahap penjaringan, nama lain yang mendaftar adalah H Ferry Zulkarnain, ST, H Achmad H Abbas, pasangan Zaman, pasangan H Thamrin dan H Yusuf, H Syafruddin dan H Abdurrahman Haris. (*)
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengisyaratkan akan merapat ke pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman AK (ZAMAN). Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HN Nur, MPd.
Ketua DPC PKPB Kabupaten Bima, Dra Hj Mulyati, mengatakan dukungan ke pasangan Zaman hasil keputusan rapat ditingkat DPC. Sebelumnya PKPB sendiri menerima pendaftaran bakal calon lainnya, yakni Ferry. “Sebenarnya peluang keduanya sama, namun keputusan rapat memutuskan mendukung Zaman,” katanya via hanphone (HP), Kamis (4/2).
Keputusan DPC itu, kata dia, selanjutkan diusulkan ke DPP untuk mendapat pengesahan. Meski DPC telah memutuskan pasangan Zaman, DPP sendiri dapat saja membahas kembali kedua nama itu atau langsung menguatkan keputusan DPC.
Sementara itu, Ketua DPC PBB Kabupaten Bima, Ahmad, SP, mengatakan telah menyerahkan surat dukungan ke pasangan Ferry-Syafruddin sesuai keputusan DPP SK.PP/1907/2010 pada Rabu (3/2) malam di Pandopo bupati. Saat penjaringan Ferry-Syafruddin tidak satu paket.
Hanya saja saat rapat di DPP Senin 1 Februari lalu, DPP menanyakan langsung ke Ferry siapa pasangannya. Saat itu disebutlah Syafruddin sebagai pasangan calon.
Pertimbangan mengusung pasangan Ferry-Syafruddin karena melihat figur ini mampu memberikan kontrobusi positif bagi perkembangan PBB ke depannya. Ferry juga dilihat sebagai pemimpin yang memberi dampak perubahan positif bagi kemajuan masyarakat Bima.
Dalam tahap penjaringan, nama lain yang mendaftar adalah H Ferry Zulkarnain, ST, H Achmad H Abbas, pasangan Zaman, pasangan H Thamrin dan H Yusuf, H Syafruddin dan H Abdurrahman Haris. (*)
PKPB ke ZAMAN, PBB Dukung Ferry-Syafruddin
Bima.-
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengisyaratkan akan merapat ke pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman AK (ZAMAN). Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HN Nur, MPd.
Ketua DPC PKPB Kabupaten Bima, Dra Hj Mulyati, mengatakan dukungan ke pasangan Zaman hasil keputusan rapat ditingkat DPC. Sebelumnya PKPB sendiri menerima pendaftaran bakal calon lainnya, yakni Ferry. “Sebenarnya peluang keduanya sama, namun keputusan rapat memutuskan mendukung Zaman,” katanya via hanphone (HP), Kamis (4/2).
Keputusan DPC itu, kata dia, selanjutkan diusulkan ke DPP untuk mendapat pengesahan. Meski DPC telah memutuskan pasangan Zaman, DPP sendiri dapat saja membahas kembali kedua nama itu atau langsung menguatkan keputusan DPC.
Sementara itu, Ketua DPC PBB Kabupaten Bima, Ahmad, SP, mengatakan telah menyerahkan surat dukungan ke pasangan Ferry-Syafruddin sesuai keputusan DPP SK.PP/1907/2010 pada Rabu (3/2) malam di Pandopo bupati. Saat penjaringan Ferry-Syafruddin tidak satu paket.
Hanya saja saat rapat di DPP Senin 1 Februari lalu, DPP menanyakan langsung ke Ferry siapa pasangannya. Saat itu disebutlah Syafruddin sebagai pasangan calon.
Pertimbangan mengusung pasangan Ferry-Syafruddin karena melihat figur ini mampu memberikan kontrobusi positif bagi perkembangan PBB ke depannya. Ferry juga dilihat sebagai pemimpin yang memberi dampak perubahan positif bagi kemajuan masyarakat Bima.
Dalam tahap penjaringan, nama lain yang mendaftar adalah H Ferry Zulkarnain, ST, H Achmad H Abbas, pasangan Zaman, pasangan H Thamrin dan H Yusuf, H Syafruddin dan H Abdurrahman Haris. (*)
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengisyaratkan akan merapat ke pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman AK (ZAMAN). Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HN Nur, MPd.
Ketua DPC PKPB Kabupaten Bima, Dra Hj Mulyati, mengatakan dukungan ke pasangan Zaman hasil keputusan rapat ditingkat DPC. Sebelumnya PKPB sendiri menerima pendaftaran bakal calon lainnya, yakni Ferry. “Sebenarnya peluang keduanya sama, namun keputusan rapat memutuskan mendukung Zaman,” katanya via hanphone (HP), Kamis (4/2).
Keputusan DPC itu, kata dia, selanjutkan diusulkan ke DPP untuk mendapat pengesahan. Meski DPC telah memutuskan pasangan Zaman, DPP sendiri dapat saja membahas kembali kedua nama itu atau langsung menguatkan keputusan DPC.
Sementara itu, Ketua DPC PBB Kabupaten Bima, Ahmad, SP, mengatakan telah menyerahkan surat dukungan ke pasangan Ferry-Syafruddin sesuai keputusan DPP SK.PP/1907/2010 pada Rabu (3/2) malam di Pandopo bupati. Saat penjaringan Ferry-Syafruddin tidak satu paket.
Hanya saja saat rapat di DPP Senin 1 Februari lalu, DPP menanyakan langsung ke Ferry siapa pasangannya. Saat itu disebutlah Syafruddin sebagai pasangan calon.
Pertimbangan mengusung pasangan Ferry-Syafruddin karena melihat figur ini mampu memberikan kontrobusi positif bagi perkembangan PBB ke depannya. Ferry juga dilihat sebagai pemimpin yang memberi dampak perubahan positif bagi kemajuan masyarakat Bima.
Dalam tahap penjaringan, nama lain yang mendaftar adalah H Ferry Zulkarnain, ST, H Achmad H Abbas, pasangan Zaman, pasangan H Thamrin dan H Yusuf, H Syafruddin dan H Abdurrahman Haris. (*)
Polresta Bima Cek Lokasi Kayu di Tambora
Bima.-
Jajaran Polresta Bima serius untuk menyelidiki lebih lanjut tentang dugaan ilegalloging di kawasan hutan Tambora. Kasus tersebut sebelumnya dibidik oleh Polres Bima, namun dialihkan karena lokasi penangkapan kayu menggunakan kapal di Pelabuhan Kota Bima.
Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Bima, AKP Yuyan Triatmaja, SIK, mengatakan pihaknya sudah tiga hari berada di Tambora untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus ileggalloging yang dialihkan Polres Bima. Keberadaan dilokasi untuk menyelidiki asal usul kayu.
“Kami juga belum bisa pastikan berapa lama akan berada di Tambora, hasilnya nanti akam kami sampaikan ke rekan wartawan,” katanya via hanphone (HP), Kamis (4/2).
Yuyan mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai kasus tersebut. Disarankannya juga untuk menanyakan bagaimana prosedur penebangan dan pengangkutan kayu di dinas terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Kabupaten Bima, Ir Tamrin, yang hendak dikonvirmasi beberapa kali oleh wartawan selalu mengelak untuk berkomentar.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, Kapolres Bima, AKBP Fauza mengatakan dalam kasus ini dinas terkait bisa saja diselidiki atas dugaan keterlibatan ileggaloging. Apalagi penerbitan SK SKB tidak melalui pengecekan, apakah kayu tersebut sesuai atau tidak. (*)
Jajaran Polresta Bima serius untuk menyelidiki lebih lanjut tentang dugaan ilegalloging di kawasan hutan Tambora. Kasus tersebut sebelumnya dibidik oleh Polres Bima, namun dialihkan karena lokasi penangkapan kayu menggunakan kapal di Pelabuhan Kota Bima.
Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Bima, AKP Yuyan Triatmaja, SIK, mengatakan pihaknya sudah tiga hari berada di Tambora untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus ileggalloging yang dialihkan Polres Bima. Keberadaan dilokasi untuk menyelidiki asal usul kayu.
“Kami juga belum bisa pastikan berapa lama akan berada di Tambora, hasilnya nanti akam kami sampaikan ke rekan wartawan,” katanya via hanphone (HP), Kamis (4/2).
Yuyan mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai kasus tersebut. Disarankannya juga untuk menanyakan bagaimana prosedur penebangan dan pengangkutan kayu di dinas terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Kabupaten Bima, Ir Tamrin, yang hendak dikonvirmasi beberapa kali oleh wartawan selalu mengelak untuk berkomentar.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, Kapolres Bima, AKBP Fauza mengatakan dalam kasus ini dinas terkait bisa saja diselidiki atas dugaan keterlibatan ileggaloging. Apalagi penerbitan SK SKB tidak melalui pengecekan, apakah kayu tersebut sesuai atau tidak. (*)
Warga Dihimbau Serahkan Senpi
Bima.-
Kapolres Bima, AKBP Fauza meminta jika ada warga yang memiliki senjata api (senpi) untuk menyerahkannya ke kepolisian. Himbauan itu tidak hanya berlaku bagi warga Ngali dan Renda yang sebelumnya berkonflik.
Warga desa lainnya di Kabupaten Bima juga, dimintanya agar menyerahkan senjata api. Karena ada dugaan masih adanya pemilikan senpi tanpa ijin. “Himbauan itu telah kami sampaikan dan sebarkan melalui camat dan kepala desa di wilayah hukum Polres Bima,” katanya di Polres Bima, Rabu (3/2).
Bagi warga yang menyerahkan dengan sukarela, maka dijanjikan tidak diproses secara hukum. Namun, jika tertangkap tangan memiliki senpi, maka akan akan dijerat Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 1951 tentang Keadaan Darurat dengan ancaman 12 tahun penjara.
Razia, kata dia, bisa saja dilakukan sewaktu-waktu tanpa memberitahukan dulu pada warga. Pihak kepolisian akan menyisir, jika telah terindikasi adanya pemilikan senjata.
Warga lainnya juga disarankan untuk memberi informasi ke aparat, jika ada melihat orang memiliki senpi. Diharapkan dengan tidak adanya senpi, dapat meminimalisir kejahatan menggunakan senjata tersebut.
Sementara puluhan senpi dari warga Ngali dan Renda masih diamankan. Untuk memusnahkan senjata tersebut ada prosedur tersendiri. (*)
Kapolres Bima, AKBP Fauza meminta jika ada warga yang memiliki senjata api (senpi) untuk menyerahkannya ke kepolisian. Himbauan itu tidak hanya berlaku bagi warga Ngali dan Renda yang sebelumnya berkonflik.
Warga desa lainnya di Kabupaten Bima juga, dimintanya agar menyerahkan senjata api. Karena ada dugaan masih adanya pemilikan senpi tanpa ijin. “Himbauan itu telah kami sampaikan dan sebarkan melalui camat dan kepala desa di wilayah hukum Polres Bima,” katanya di Polres Bima, Rabu (3/2).
Bagi warga yang menyerahkan dengan sukarela, maka dijanjikan tidak diproses secara hukum. Namun, jika tertangkap tangan memiliki senpi, maka akan akan dijerat Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 1951 tentang Keadaan Darurat dengan ancaman 12 tahun penjara.
Razia, kata dia, bisa saja dilakukan sewaktu-waktu tanpa memberitahukan dulu pada warga. Pihak kepolisian akan menyisir, jika telah terindikasi adanya pemilikan senjata.
Warga lainnya juga disarankan untuk memberi informasi ke aparat, jika ada melihat orang memiliki senpi. Diharapkan dengan tidak adanya senpi, dapat meminimalisir kejahatan menggunakan senjata tersebut.
Sementara puluhan senpi dari warga Ngali dan Renda masih diamankan. Untuk memusnahkan senjata tersebut ada prosedur tersendiri. (*)
Kamis, 04 Februari 2010
ZAMAN Optimis Kendarai “Matahari”
Bima.-
Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bima, Drs H Zainul Arifin dan Drs H Usman AK (ZAMAN), optimis akan mendapatkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kendaraan politik. Apalagi, Zainul mengelaim telah mendapat restu dari Ketua Majlis Pertimbangan Partai (MPP) Prof Dr H Amin Rais.
Optimisme itu, kata Abuya sapan akran Zainul, karena telah intens membangun komunikasi politik dengan partai berlogo matahari itu. Tidak hanya ditingkat DPD dan DPW, tapi juga DPP. Selain bertemu Amin, Abuya juga mengaku bertemu dengan Paman Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, yang memiliki menantu orang Wera.
“Pak Amin waktu bertemu dengan saya berumpah mendukung saya, apalagi saat itu hari Jumat dan meminta saya agar menjadikan Bima sebagai daerah Islam,” ujarnya mengutip apa yang disampaikan Amin Rais, Rabu (3/1).
Bahkan mengaku saat di Jakarta satu mobil dengan Jabir, Ketua DPW PAN NTB. Saat itu juga mengaku mengetahui jika Drs H Syafruddin HM Nur, MPd juga ke Jakarta untuk bertemu Amin dan Hatta.
Dipastikannya, ZAMAN tetap akan ikut dalam Pemilukada 7 Juni mendatang. “Saya sudah berupa maksimal untuk mendapatkan PAN, untuk itulah saya optimis, bahkan hingga 99,99 persen. Meski Allah yang menjadi penentu,” ujarnya di kediamannya, di lingkungan Salama Kelurahan Nae.
Kini, kata dia, tinggal menunggu rapat pleno di perluas PAN. Dalam Pedoman Organisasi (PO) bila tidak ada kata sepakat antara DPD dan DPW, maka persoalan itu bisa diambil alih oleh DPP. Optimismenya mendapatkan PAN, karena telah mengikuti mekenisme partai, sementara lainnya ada yang tidak.
Dia mengaku tak pernah gusar, ketika ada yang “memborong” partai politik sebagai kendaraan. Justru kenyataan itu dianggapnya sebagai sinyal kemenangan. “Kalau yakin menang, tidak perlu main borong partai. Saya sendiri cukup butuh dengan rakyat saja. Memborong itu juga sama dengan kuatir kalah,” katanya.
Maju menjadi bakal calon bupati Bima bersama H Usman AK, tidak hanya tersedia melalui jalur partai politik. Namun ada juga melalui mekenisme jalur independent. Apalagi telah memiliki tim yang cukup banyak dan tersebar disemua desa. “Lewat jalur independent pun bisa dan saya pasti akan ikut,” katanya.
Di tiap desa, kata dia, terdapat tim sebanyak 200 orang. Bahkan jumlah SK Tim yang telah dikeluarkan sebanyak 51 ribu. Jumlah itupun diyakini akan terus bertambah, sehingga jika melalui jalur non partai tidak terlalu sulit baginya. (*)
Abuya: Kandidat jangan Saling Menghujat
Bima.-
DALAM pelaksanaan Pemilukada ini, dihimbaunya masyarakat Bima tetap tenang. Biarkan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak menciptakan instabilitas di daerah ini. “Masing-masing kandidat tidak usang saling menghujat atau membuat suasana panas,” harapnya di kediamannya lingkungan Salama Kelurahan Nae, Rabu kemarin.
Abuya menyadarai belakangan ini banyak diterpa isu. Seperti tidak akan mendapatkan kendaraan politik. Diherankannya juga, mengapa pihak lain bersibuk ria dengan urusan orang lain. “Saya juga diisukan tidak memiliki amunisi. Apa urusan orang dengan amunisi saya. Oarng sudah tahu saya tidak punya apa-apa, kalau ada yang tiba-tiba punya apa-apa, perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Ada juga, katanya, yang menghembuskan isu, bahwa dia tidak mendapat restu sang istri. Diherankannya lagi, bagaimana orang mengetahui urusan rumah tangganya. Apakah yang menyebarkan isu pernah bertemu dengan istrinya. Padahal sebelum maju, telah bermusyawarah dengan keluarga besar, termasuk istri dan semua merestui.
Malah, kata mantan bupati Bima ini, atas dorongan istrinyalah munculnya Surat Edaran tentang jilbabnisasi di Bima. Bahkan ada satu harapan istri yang belum diwujudkan, yakni mengangkat penyuluh agama di tiap desa. Harapan itu akan akan diwujudkan, jika terpilih nantinya. (*)
DALAM pelaksanaan Pemilukada ini, dihimbaunya masyarakat Bima tetap tenang. Biarkan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak menciptakan instabilitas di daerah ini. “Masing-masing kandidat tidak usang saling menghujat atau membuat suasana panas,” harapnya di kediamannya lingkungan Salama Kelurahan Nae, Rabu kemarin.
Abuya menyadarai belakangan ini banyak diterpa isu. Seperti tidak akan mendapatkan kendaraan politik. Diherankannya juga, mengapa pihak lain bersibuk ria dengan urusan orang lain. “Saya juga diisukan tidak memiliki amunisi. Apa urusan orang dengan amunisi saya. Oarng sudah tahu saya tidak punya apa-apa, kalau ada yang tiba-tiba punya apa-apa, perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Ada juga, katanya, yang menghembuskan isu, bahwa dia tidak mendapat restu sang istri. Diherankannya lagi, bagaimana orang mengetahui urusan rumah tangganya. Apakah yang menyebarkan isu pernah bertemu dengan istrinya. Padahal sebelum maju, telah bermusyawarah dengan keluarga besar, termasuk istri dan semua merestui.
Malah, kata mantan bupati Bima ini, atas dorongan istrinyalah munculnya Surat Edaran tentang jilbabnisasi di Bima. Bahkan ada satu harapan istri yang belum diwujudkan, yakni mengangkat penyuluh agama di tiap desa. Harapan itu akan akan diwujudkan, jika terpilih nantinya. (*)
Kasus Kayu Tambora Diduga Terjadi Dua Pelanggaran
Bima.-
Hasil penyelidikan jajaran Polres Bima dengan melibatkan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi NTB, menyimpulkan dugaan sebagian kayu yang ditahan di pelabuhan Bima beberapa waktu lalu hasil ilegalloging. Diduga ada dua pelanggaran yang dilakukan, pencurian kayu hutan tutupan negara dan penerbitan SKKB oleh instensi terkait. Demikian dibeberkan oleh Kapolres Bima, AKBP Fauza kepada wartawan, Rabu (3/2).
Kayu sebanyak 200 kubik yang diamankan dari kapal Cahaya Abadi dan Permata Indah diduga hasil ilegalloging di kawasan hutan Kawinda Nae. Awalnya, ketika pihaknya mendapatkan informasi tentang pengangkutan kayu hasil ilegalloging, lantas menuju Tambora.
“Kami awalnya mencegah agar kapal tersebut tidak berangkat dulu sebelum diperiksa, namun rupanya kapal telah berangkat,” ungkapnya tentang kronologis kejadian.
Sehingga kapal tersebut diamankan di Pelabuhan Bima dan kini kasusnya dilanjutkan oleh Polresta Bima, karena penahanan kapal diluar wilayah Polres Bima. Kasus tersebut kini telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.
Dibeberapa lokasi juga, kata dia, sebelumnya di curigai seperti Desa Kananga dan aktivitas yang dilakukan oleh CV Karya Bersama dan CV Muncul Jaya. Namun tidak ditemukan adanya indikasi ilegalloging.
Disamping itu, kata dia, kemungkinan juga adanya keterlibatan oknum pejabat dari instansi terkait. Pasalnya, ada ketidakkonsistenan dalam hal ijin oleh dinas terkait. “Sebenarnya tidak sulit untuk mencegah terjadinya ilegalloging, apakah konsisten dengan IPKTM atau tidak,” ujarnya.
Jika pihak Dinas Kehutanan dan KCD konsisten, maka kasus ini tidak akan terjadi. Untuk itu, dianggapnya kasus ini juga bisa mengarah ke instansi. Mengapa SKSKB bisa diterbitkan, apa ad keterlibatan orang dalam. “Nanti bisa ditanyakan ke Polresta Bima yang menanganinya. Mungkun Polresta Bima bisa menyelidikinya lebih lanjut,” sarannya.
Disarankannya, sementara ini instansi terkait tidak menerbitkan dulu IPKTM dengan yang dimiliki oleh masyarakat. Seharusnya juga dilakukan pengecekan lapangan, apakah kayu ditebang ada dalam areal dimaksud, atau juga mengambil dari hutan. (*)
Hasil penyelidikan jajaran Polres Bima dengan melibatkan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi NTB, menyimpulkan dugaan sebagian kayu yang ditahan di pelabuhan Bima beberapa waktu lalu hasil ilegalloging. Diduga ada dua pelanggaran yang dilakukan, pencurian kayu hutan tutupan negara dan penerbitan SKKB oleh instensi terkait. Demikian dibeberkan oleh Kapolres Bima, AKBP Fauza kepada wartawan, Rabu (3/2).
Kayu sebanyak 200 kubik yang diamankan dari kapal Cahaya Abadi dan Permata Indah diduga hasil ilegalloging di kawasan hutan Kawinda Nae. Awalnya, ketika pihaknya mendapatkan informasi tentang pengangkutan kayu hasil ilegalloging, lantas menuju Tambora.
“Kami awalnya mencegah agar kapal tersebut tidak berangkat dulu sebelum diperiksa, namun rupanya kapal telah berangkat,” ungkapnya tentang kronologis kejadian.
Sehingga kapal tersebut diamankan di Pelabuhan Bima dan kini kasusnya dilanjutkan oleh Polresta Bima, karena penahanan kapal diluar wilayah Polres Bima. Kasus tersebut kini telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.
Dibeberapa lokasi juga, kata dia, sebelumnya di curigai seperti Desa Kananga dan aktivitas yang dilakukan oleh CV Karya Bersama dan CV Muncul Jaya. Namun tidak ditemukan adanya indikasi ilegalloging.
Disamping itu, kata dia, kemungkinan juga adanya keterlibatan oknum pejabat dari instansi terkait. Pasalnya, ada ketidakkonsistenan dalam hal ijin oleh dinas terkait. “Sebenarnya tidak sulit untuk mencegah terjadinya ilegalloging, apakah konsisten dengan IPKTM atau tidak,” ujarnya.
Jika pihak Dinas Kehutanan dan KCD konsisten, maka kasus ini tidak akan terjadi. Untuk itu, dianggapnya kasus ini juga bisa mengarah ke instansi. Mengapa SKSKB bisa diterbitkan, apa ad keterlibatan orang dalam. “Nanti bisa ditanyakan ke Polresta Bima yang menanganinya. Mungkun Polresta Bima bisa menyelidikinya lebih lanjut,” sarannya.
Disarankannya, sementara ini instansi terkait tidak menerbitkan dulu IPKTM dengan yang dimiliki oleh masyarakat. Seharusnya juga dilakukan pengecekan lapangan, apakah kayu ditebang ada dalam areal dimaksud, atau juga mengambil dari hutan. (*)
Kapolres Bima: Anggota Bersalah Ditindak Tegas
Bima.-
Kapolres Bima, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fauza, mengatakan akan menindak tegas anggotanya yang bersalah. Setidaknya sudah dua oknum anggota polisi yang kini menjalani proses hukum.
Dikatakannya, satu orang anggota, Brigadir Jul yang memukul tahanan, tersangka kasus konflik Ngali, Jhon. Yang bersangkutan telah lama di diinapkan di “hotel prodeo” dan bekasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.
“Kini tinggal menunggu jadwal persidangan dan jika telah ada putusan tetap pengadilan, maka kami akan menyidangkan lagi untuk pelanggaran kode etik,” ujarnya kepada wartawan di Polres Bima, Rabu (3/2).
Anggota yang dinilai bersalah, tegasnya, akan di proses secara hukum, seperti warga sipil. Mestinya oknum polisi tersebut melindungi tersangka, bukan sebaliknya memukul di sel. “Di luar pun tidak boleh memukul tersangka,” ingat pria yang hobi memancing ini.
Satu lagi anggota kepolisian, kata dia, yang menjalani proses hukum adalah Aiptu Tam, terlibat dalam kasus kayu di Parado. Bagi anggota polisi lainnya yang berbuat salah, maka akan ditindak serupa.
Tindakan tegas ini juga, kata dia, untuk membangun citra polisi yang baik. Untuk itu masyarakat dapat melaporkan, jika ada oknum polisi yang berbuat salah. Hal ini juga menghapus kesan, jika polisi bersalah tidak dapat ditindak. (*)
Kapolres Bima, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fauza, mengatakan akan menindak tegas anggotanya yang bersalah. Setidaknya sudah dua oknum anggota polisi yang kini menjalani proses hukum.
Dikatakannya, satu orang anggota, Brigadir Jul yang memukul tahanan, tersangka kasus konflik Ngali, Jhon. Yang bersangkutan telah lama di diinapkan di “hotel prodeo” dan bekasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.
“Kini tinggal menunggu jadwal persidangan dan jika telah ada putusan tetap pengadilan, maka kami akan menyidangkan lagi untuk pelanggaran kode etik,” ujarnya kepada wartawan di Polres Bima, Rabu (3/2).
Anggota yang dinilai bersalah, tegasnya, akan di proses secara hukum, seperti warga sipil. Mestinya oknum polisi tersebut melindungi tersangka, bukan sebaliknya memukul di sel. “Di luar pun tidak boleh memukul tersangka,” ingat pria yang hobi memancing ini.
Satu lagi anggota kepolisian, kata dia, yang menjalani proses hukum adalah Aiptu Tam, terlibat dalam kasus kayu di Parado. Bagi anggota polisi lainnya yang berbuat salah, maka akan ditindak serupa.
Tindakan tegas ini juga, kata dia, untuk membangun citra polisi yang baik. Untuk itu masyarakat dapat melaporkan, jika ada oknum polisi yang berbuat salah. Hal ini juga menghapus kesan, jika polisi bersalah tidak dapat ditindak. (*)
Minimalisir Curanmor, Razia Diintensifkan
Bima.-
Meminimalisir pencurian kendaraan bermotor, atau menggunakan kendaraan tanpa dilengkapi dokumen, jajaran Polres Bima, mengintensifkan razia. Digelarnya razia yang rutin juga dapat membatasi ruang gerak curanmor.
Untuk itu, kata Kapolres Bima, AKPB Fauza, setiap pengendara kendaraan harus melengkapi dokumen seperti SIM dan STNK. Jika tidak dapat menunjukkannya, maka akan ditindak.
Selama Januari 2010 ini, kata dia, ada tiga kasus curanmor. Meski jumlah kasusnya menurun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. “Operasi yang rutin ini dilakukan untuk menekan angka pencurian motor,” ungkapnya di Polres Bima, Rabu (3/2).
Masyarakat juga, kata dia, diharapkan untuk tidak membeli kendaraan yang tidak memiliki surat-surat. Karena bisa saja kendaraan itu adalah hasil curian. Umumnya kendaraan tanpa dokumen dijual dengan harga murah.
“Jika nanti diketahui memiliki kendaraan bermotor hasil curanmor, maka bisa saja ditindak atau diproses secara hukum,” terangnya. (*)
Kredit Komputer Sekolah Pertimbangkan Jumlah Siswa
Bima.-
Pengadaan komputer sekolah dengan sistem kredit atau cicil, disarankan memperhatian jumlah siswa. Apalagi kredit komputer di lingkup sekolah di Kabupaten Bima, menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu disarankan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, Rabu (3/2).
Dikatakannya, hasil pantauan pihaknya dilapangan menemukan sejumlah persoalan. Diantaranya jumlah siswa di sekolah di bawah 100 juga ikut mencicil komputer seperti disarankan oleh Dikpora dan UPTD.
Sementara kebutuhan sekolah, kata Ilham, masih banyak. Untuk sekolah yang siswanya lebih dari 100, pihaknya setuju untuk pengadaan komputer sistem cicil. “Saran itu juga disetujui oleh UPTD,” ujarnya di DPRD Kabupaten Bima.
Disamping itu juga, kata Ilham, pihaknya juga akan menyelidiki masalah spesifikasi komputer tersebut. Karena harga yang dibebankan ke sekolah Rp7,8 juta beserta printer. “Apakah harga itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah kami kantongi dan kami akan mengonsultasikan ke ahli komputer,” tandasnya.
Selain itu, sebutnya, ada juga pengadaan CD animasi pembelajaran interaktif senilai Rp2,7 juta untuk 60 keping CD. Ada ditemukan sekolah yang sudah melunasi semua kreditan itu, namun belum mendapatkan printer dan baru sebagian CD pembelajaran.
Untuk evaluasi mutu 2008, kata dia, ditemukan adanya dugaan pemaksaan terhadap kepala sekolah. Terutama pengadaan buku yang sebagiannyan tidak sesuai kebutuhan sekolah. Mereka kuatir dimutasi, jika tidak menandatanganinya. “Tapi oleh Kepala Dikdas H Dahlan ketika kami minta klarifikasi membantahnya,” katanya.
Namun, Kata Ilham, Dinas Dikpora berjanji untuk pengadaan buku pada 2010 ini tidak terulang lagi seperti 2008. masing-masing sekolah diminta menginventarisir kebutuhan buku masing-masing. (*)
Pengadaan komputer sekolah dengan sistem kredit atau cicil, disarankan memperhatian jumlah siswa. Apalagi kredit komputer di lingkup sekolah di Kabupaten Bima, menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu disarankan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, Rabu (3/2).
Dikatakannya, hasil pantauan pihaknya dilapangan menemukan sejumlah persoalan. Diantaranya jumlah siswa di sekolah di bawah 100 juga ikut mencicil komputer seperti disarankan oleh Dikpora dan UPTD.
Sementara kebutuhan sekolah, kata Ilham, masih banyak. Untuk sekolah yang siswanya lebih dari 100, pihaknya setuju untuk pengadaan komputer sistem cicil. “Saran itu juga disetujui oleh UPTD,” ujarnya di DPRD Kabupaten Bima.
Disamping itu juga, kata Ilham, pihaknya juga akan menyelidiki masalah spesifikasi komputer tersebut. Karena harga yang dibebankan ke sekolah Rp7,8 juta beserta printer. “Apakah harga itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah kami kantongi dan kami akan mengonsultasikan ke ahli komputer,” tandasnya.
Selain itu, sebutnya, ada juga pengadaan CD animasi pembelajaran interaktif senilai Rp2,7 juta untuk 60 keping CD. Ada ditemukan sekolah yang sudah melunasi semua kreditan itu, namun belum mendapatkan printer dan baru sebagian CD pembelajaran.
Untuk evaluasi mutu 2008, kata dia, ditemukan adanya dugaan pemaksaan terhadap kepala sekolah. Terutama pengadaan buku yang sebagiannyan tidak sesuai kebutuhan sekolah. Mereka kuatir dimutasi, jika tidak menandatanganinya. “Tapi oleh Kepala Dikdas H Dahlan ketika kami minta klarifikasi membantahnya,” katanya.
Namun, Kata Ilham, Dinas Dikpora berjanji untuk pengadaan buku pada 2010 ini tidak terulang lagi seperti 2008. masing-masing sekolah diminta menginventarisir kebutuhan buku masing-masing. (*)
Komisi II juga akan Bidik Sapi di Sanggar
Bima.-
Komisi II DPRD Kabupaten Bima mengisyaratkan ken melihat juga persoalan pengadaan sapi dalam program Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Desa Tetinggal (P4DT) di Kecamatan Sanggar. Pasalnya, ada dugaan terjadi kasus serupa yang menyalahi petunjuk pelaksanaan (Juklak). Disamping akan ke Tambora untuk mengecek laporan warga Kawinda Toi sebelumnya. Demikian diisyaratkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ferdiansyah Fajar Islam, ST, kepada wartawan, Selasa (2/2).
Politisi muda Partai Golkar ini menegaskan siapa yang membuat masalah dengan program itu akan ditindak. Sebelumnya, Komisi II telah mengelarifikasi dengan Bappeda sebagai leading sector program P4DT. Termasuk meminta keterangan dari Dinas Peternakan (Disnak), sementara pihak ketiga belum dipanggil sebelum Komisi II mengecek kondisi di lapangan.
Namun, katanya, asil klarifikasi dengan Bappeda telah melaksanakan program itu sesuai dengan Juklak dan Juknis. Hanya saja, di tingkat lapangan terjadi permasalahan. “Bappeda sudah melaksanakan sesuai dengan standar yang ada,” ungkapnya di sekretatiat Dewan.
Dua ekor sapi kurus yang sebelumnya dibawa dua warga Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora beberapa waktu lalu, kondisinya sama dengan sapi lainnya. Untuk itulah, dibutuhkan pengecekan di apangan.
Anggota Komisi II lainnya, Muhammad Hasan, mengendus kejadian serupa juga dikabarkan terjadi di Sanggar. Pengadaan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi calon induk. (*)
Komisi II DPRD Kabupaten Bima mengisyaratkan ken melihat juga persoalan pengadaan sapi dalam program Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Desa Tetinggal (P4DT) di Kecamatan Sanggar. Pasalnya, ada dugaan terjadi kasus serupa yang menyalahi petunjuk pelaksanaan (Juklak). Disamping akan ke Tambora untuk mengecek laporan warga Kawinda Toi sebelumnya. Demikian diisyaratkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ferdiansyah Fajar Islam, ST, kepada wartawan, Selasa (2/2).
Politisi muda Partai Golkar ini menegaskan siapa yang membuat masalah dengan program itu akan ditindak. Sebelumnya, Komisi II telah mengelarifikasi dengan Bappeda sebagai leading sector program P4DT. Termasuk meminta keterangan dari Dinas Peternakan (Disnak), sementara pihak ketiga belum dipanggil sebelum Komisi II mengecek kondisi di lapangan.
Namun, katanya, asil klarifikasi dengan Bappeda telah melaksanakan program itu sesuai dengan Juklak dan Juknis. Hanya saja, di tingkat lapangan terjadi permasalahan. “Bappeda sudah melaksanakan sesuai dengan standar yang ada,” ungkapnya di sekretatiat Dewan.
Dua ekor sapi kurus yang sebelumnya dibawa dua warga Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora beberapa waktu lalu, kondisinya sama dengan sapi lainnya. Untuk itulah, dibutuhkan pengecekan di apangan.
Anggota Komisi II lainnya, Muhammad Hasan, mengendus kejadian serupa juga dikabarkan terjadi di Sanggar. Pengadaan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi calon induk. (*)
Selasa, 02 Februari 2010
Penetapan Figur yang Diusung PAN, Ngambang
Bima.-
Kapan rapat pleno diperluas DPD PAN Kabupaten Bima membahas agenda penetapan figur bakal calon Bupati dan Wabup Bima akan dihelat? Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi, mengaku belum bisa memastikannya. Meskipun beberapa waktu lalu menyatakan dalam waktu tak lama lagi.
Dikatakannya, keterlambatan rapat pleno diperluas itu lantaran karena masih menunggu kepastian dari Ketua DPW PAN NTB, M Jabir. Kemungkinan karena memiliki agenda yang padat, lantaran juga menjadi bakal calon Bupati Sumbawa. “Saya sudah mencoba untuk menghubungi, karena Jabir yang akan memimpin rapat nanti,” katanya via handphone (HP), Senin (1/2).
Mengenai kecenderungan sejumlah partai yang mulai merapat ke pasangan Ferry-Syafruddin, Ady tak mau menanggapinya. Dia juga tidak ingin PAN dikatakan sebagai juru kunci bagi pasangan calon. “Kalau ada yang menyatakan PAN saat ini menjadi rebutan, suatu kesyukuran,” ujarnya.
Mengenai klaim figur yang bersaing di tubuh PAN telah mendapatkan dukungan, Ady mengaku tetap menjalankan mekanisme partai. PAN tidak akan keluar dari nama-nama yang telah mendaftar.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, figur yang bertarung di PAN adalah H Zainul Arifin, H Ferry Zulkarnain ST dan H Achmad H Abbas sebagai bakal calon bupati. Sedangkan untuk bakal calon wakil adalah H Najamuddin, H Usman SK dan H Ihsan MM.
Dipastikan persaingan di PAN ini akan ketat, apalagi Zainul Arifin dan H Acmad membutuhkan kendaraan politik. Mengingat sejumlah partai lainnya telah merapat ke Ferry-Syafruddin. Meski telah mendapat banyak dukungan partai, Ferry dipastikan berupaya merebut PAN. Siapa bakal mendapatkan PAN? Kita tunggu.(*)
Kapan rapat pleno diperluas DPD PAN Kabupaten Bima membahas agenda penetapan figur bakal calon Bupati dan Wabup Bima akan dihelat? Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi, mengaku belum bisa memastikannya. Meskipun beberapa waktu lalu menyatakan dalam waktu tak lama lagi.
Dikatakannya, keterlambatan rapat pleno diperluas itu lantaran karena masih menunggu kepastian dari Ketua DPW PAN NTB, M Jabir. Kemungkinan karena memiliki agenda yang padat, lantaran juga menjadi bakal calon Bupati Sumbawa. “Saya sudah mencoba untuk menghubungi, karena Jabir yang akan memimpin rapat nanti,” katanya via handphone (HP), Senin (1/2).
Mengenai kecenderungan sejumlah partai yang mulai merapat ke pasangan Ferry-Syafruddin, Ady tak mau menanggapinya. Dia juga tidak ingin PAN dikatakan sebagai juru kunci bagi pasangan calon. “Kalau ada yang menyatakan PAN saat ini menjadi rebutan, suatu kesyukuran,” ujarnya.
Mengenai klaim figur yang bersaing di tubuh PAN telah mendapatkan dukungan, Ady mengaku tetap menjalankan mekanisme partai. PAN tidak akan keluar dari nama-nama yang telah mendaftar.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, figur yang bertarung di PAN adalah H Zainul Arifin, H Ferry Zulkarnain ST dan H Achmad H Abbas sebagai bakal calon bupati. Sedangkan untuk bakal calon wakil adalah H Najamuddin, H Usman SK dan H Ihsan MM.
Dipastikan persaingan di PAN ini akan ketat, apalagi Zainul Arifin dan H Acmad membutuhkan kendaraan politik. Mengingat sejumlah partai lainnya telah merapat ke Ferry-Syafruddin. Meski telah mendapat banyak dukungan partai, Ferry dipastikan berupaya merebut PAN. Siapa bakal mendapatkan PAN? Kita tunggu.(*)
Giliran PPP Merapat ke Ferry-Syafruddin
Bima.-
Satu per satu partai politik, menyatakan dukungannya pada pasangan bakal calon H Ferry Zulkarnain, ST. Setelah PKS dan koalisi lima partai, PDK, PDIP, PPPI, PPRN, serta Gerindra, kini menyusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan dikabarkan akan menyusul lagi partai politik lainnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bima, H Mahfud, menyatakan dalam waktu dekat akan menggelar rapat DPC dan PAC. Hasil rapat akan diusulkan ke DPW untuk diteruskan ke DPP. “Setelah mendapatkan SK penetapan, maka kami akan mengamankan SK tersebut dan melaksanakannya,” katanya via handphone (HP), Senin kemarin.
Dalam AD/ART partai, kata dia, DPC memiliki kewenangan untuk menentukan figur yang akan diusung. Meski demikian segala perkembangan yang ada dilaporkan ke DPW dan DPP.
Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bima, Rajiman, mengatakan SK penetapan dukungan pasangan Ferry-Syafruddin sudah ditandatangani. Bahkan telah diserahkan ke DPW untuk diteruskan ke DPP. “Rapat harian sudah digelar dan penetapan ini sudah sesuai dengan juklak dan juknis partai,” katanya di Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, Senin. (*)
Satu per satu partai politik, menyatakan dukungannya pada pasangan bakal calon H Ferry Zulkarnain, ST. Setelah PKS dan koalisi lima partai, PDK, PDIP, PPPI, PPRN, serta Gerindra, kini menyusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan dikabarkan akan menyusul lagi partai politik lainnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bima, H Mahfud, menyatakan dalam waktu dekat akan menggelar rapat DPC dan PAC. Hasil rapat akan diusulkan ke DPW untuk diteruskan ke DPP. “Setelah mendapatkan SK penetapan, maka kami akan mengamankan SK tersebut dan melaksanakannya,” katanya via handphone (HP), Senin kemarin.
Dalam AD/ART partai, kata dia, DPC memiliki kewenangan untuk menentukan figur yang akan diusung. Meski demikian segala perkembangan yang ada dilaporkan ke DPW dan DPP.
Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bima, Rajiman, mengatakan SK penetapan dukungan pasangan Ferry-Syafruddin sudah ditandatangani. Bahkan telah diserahkan ke DPW untuk diteruskan ke DPP. “Rapat harian sudah digelar dan penetapan ini sudah sesuai dengan juklak dan juknis partai,” katanya di Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, Senin. (*)
Tunjangan Guru Non Sertifikasi Segera Dibayarkan
Bima.-
Tunjangan bagi guru non sertifikasi tahun 2009 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15,4 miliar segera dibayarkan. Hanya saja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bima, memverifikasi terlebih dulu yang ada.
Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kebag) Keuangan Setda Kabupaten Bima, H Wafdin Ahsan, SH, kepada wartawan, Senin (2/1).
Lebih lanjut dikatakannya, tunjangan yang akan dibayarkan tercatat mulai Januari hingga Desember 2009. Namun dana tersebut baru masuk ke rekening Pemda 30 Desember 2009 lalu.
Dana tersebut pun, kata dia, tidak langsung dibayarkan, karena harus menunggu Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Meski sebelumnya sudah ada instruksi dari Presiden untuk dibayarkan sebelum berakhir 2009.
“Surat Edaran itu yang menjadi payung hukum untuk membagikannya dan itu baru kami terima minggu ini. Jika data sudah final hari ini, maka kami langsung bayarkan,” katanya di Pemkab Bima.
Untuk memverifikasi data, kata dia, pihaknya telah bersurat ke UPTD Dinas Dikpora masing-masing kecamatan. Berapa jumlah guru yang belum mendapatkan sertifikasi.
Dicontohkannya, jika ada guru yang pensiun Juni 2009, maka hanya dibayarkan sampai bulan itu. Demikian juga jika kepala sekolah dimutasi jadi pengawas pada bulan yang sama, tidak dibayarkan sampai Desember. “Sesuai dengan Surat Edaran yang menerima tunjangan ini adalah guru yang mengajar di depan kelas,” jelasnya.
Dalam hal data, kata Wafdin, pihaknya harus teliti. Data di keuangan akan dicocokkan dengan data di UPTD. Jika tidak diverifikasi, maka dikuatirkan akan terjadi kesalahan. “Kalau ada kelebihan dana, maka harus dikembalikan ke pusat. Hanya saja tidak dijelaskan, jika kurang, kemana harus mencari tambahannya,” ujarnya.
Namun jika itu terjadi, kata Wafdin, maka pihaknya akan meminta fatwa pusat. Bagaimana mengatasi kekurangan itu, namun diharapkannya dana yang dikucurkan mencukupi. Karena 2009 lalu, banyak guru yang pensiun.
Pembayaran tunjangan itu, kata dia, melalui bendahara UPTD. Kemarin, para bendahara UPTD itu sudah diberi pengarahan, termasuk tidak memotong hak para guru. (*)
Tunjangan bagi guru non sertifikasi tahun 2009 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15,4 miliar segera dibayarkan. Hanya saja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bima, memverifikasi terlebih dulu yang ada.
Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kebag) Keuangan Setda Kabupaten Bima, H Wafdin Ahsan, SH, kepada wartawan, Senin (2/1).
Lebih lanjut dikatakannya, tunjangan yang akan dibayarkan tercatat mulai Januari hingga Desember 2009. Namun dana tersebut baru masuk ke rekening Pemda 30 Desember 2009 lalu.
Dana tersebut pun, kata dia, tidak langsung dibayarkan, karena harus menunggu Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Meski sebelumnya sudah ada instruksi dari Presiden untuk dibayarkan sebelum berakhir 2009.
“Surat Edaran itu yang menjadi payung hukum untuk membagikannya dan itu baru kami terima minggu ini. Jika data sudah final hari ini, maka kami langsung bayarkan,” katanya di Pemkab Bima.
Untuk memverifikasi data, kata dia, pihaknya telah bersurat ke UPTD Dinas Dikpora masing-masing kecamatan. Berapa jumlah guru yang belum mendapatkan sertifikasi.
Dicontohkannya, jika ada guru yang pensiun Juni 2009, maka hanya dibayarkan sampai bulan itu. Demikian juga jika kepala sekolah dimutasi jadi pengawas pada bulan yang sama, tidak dibayarkan sampai Desember. “Sesuai dengan Surat Edaran yang menerima tunjangan ini adalah guru yang mengajar di depan kelas,” jelasnya.
Dalam hal data, kata Wafdin, pihaknya harus teliti. Data di keuangan akan dicocokkan dengan data di UPTD. Jika tidak diverifikasi, maka dikuatirkan akan terjadi kesalahan. “Kalau ada kelebihan dana, maka harus dikembalikan ke pusat. Hanya saja tidak dijelaskan, jika kurang, kemana harus mencari tambahannya,” ujarnya.
Namun jika itu terjadi, kata Wafdin, maka pihaknya akan meminta fatwa pusat. Bagaimana mengatasi kekurangan itu, namun diharapkannya dana yang dikucurkan mencukupi. Karena 2009 lalu, banyak guru yang pensiun.
Pembayaran tunjangan itu, kata dia, melalui bendahara UPTD. Kemarin, para bendahara UPTD itu sudah diberi pengarahan, termasuk tidak memotong hak para guru. (*)
Polisi Diminta Tegas Berantas Judi Togel
Bima.-
Aparat kepolisian diminta tegas dalam memberantas kasus judi togel yang kian marak di Bima. Judi yang pernah dikenal dengan kupon putih itu dianggap kian merasahkan masyarakat. Harapan itu disampaikan oleh Sulaiman MT, SH, mantan anggota DPRD Kabupaten Bima, Senin (2/1) via handphone (HP).
Dikatakannya, di Sape judi togel kian meresahkan dan polisi juga sudah mengkap beberapa pelakunya. Namun, diharapkannya kepolisian tegas dengan tidak melepaskan. “Kalau sudah ditangkap, maka harus diproses terus, jangan dilepaskan lagi,” harapnya.
Jika judi togel terus dibiarkan dan aparat tidak bertindak tegas, maka dikuatirkan kian merajalela. Hal ini akan menumbuh penyakit sosial ditengah masyarakat Bima.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, belasan pelaku judi togel ditangkap Reskrim Polresta Bima. Demikian juga disejumlah Polsek, pelakunya diamankan.
Modus judi togel saat ini berbeda dengan sebelumnya. Mereka menggunakan sistem jaringan perdagangan narkoba, dimana para bandar sulit untuk ditangkap. Namun tentunya bukan alasan bagi polisi, berhenti memburu otaknya. (*)
Aparat kepolisian diminta tegas dalam memberantas kasus judi togel yang kian marak di Bima. Judi yang pernah dikenal dengan kupon putih itu dianggap kian merasahkan masyarakat. Harapan itu disampaikan oleh Sulaiman MT, SH, mantan anggota DPRD Kabupaten Bima, Senin (2/1) via handphone (HP).
Dikatakannya, di Sape judi togel kian meresahkan dan polisi juga sudah mengkap beberapa pelakunya. Namun, diharapkannya kepolisian tegas dengan tidak melepaskan. “Kalau sudah ditangkap, maka harus diproses terus, jangan dilepaskan lagi,” harapnya.
Jika judi togel terus dibiarkan dan aparat tidak bertindak tegas, maka dikuatirkan kian merajalela. Hal ini akan menumbuh penyakit sosial ditengah masyarakat Bima.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, belasan pelaku judi togel ditangkap Reskrim Polresta Bima. Demikian juga disejumlah Polsek, pelakunya diamankan.
Modus judi togel saat ini berbeda dengan sebelumnya. Mereka menggunakan sistem jaringan perdagangan narkoba, dimana para bandar sulit untuk ditangkap. Namun tentunya bukan alasan bagi polisi, berhenti memburu otaknya. (*)
Kasus Sapi Kurus bisa Berujung Hukum
Bima.-
Kasus pengadaan sapi dari program Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Desa Tetinggal (P4D) yang sempat dilaporkan salah satu kelompok penerima di Desa Kawinda Toi Kebupaten Bima, beberapa waktu lalu, bisa berujung hukum. Jika apa yang dilaporkan oleh warga terbukti. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima, M Sarjan, Senin (1/2).
Dikatakannya, untuk mengetahui adanya dugaan penyimpangan, pihaknya akan mengecek ke lokasi. Komisi II akan mengeroscek keterangan Bappeda sebagai leading sector program tersebut.
Apalagi berdasarkan Juklak dan Jukni, seharusnya bantuan diberikan per kelompok 30 ekor sapi. Satu kelompok beranggotakan 10 orang, sehingga masing-masing mendapatkan tiga ekor sapi.
Diharapkannya, program P4DT yang diperuntukkan mempercepat pengentasan kemiskinan tidak menyimpang. Jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan, maka sama halnya menghambat pengentasan kemiskinan di daerah Bima. “Untuk itu komisi II akan serius menangani persoalan ini,” katanya di DPRD Kabupaten Bima. (*)
Kasus pengadaan sapi dari program Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Desa Tetinggal (P4D) yang sempat dilaporkan salah satu kelompok penerima di Desa Kawinda Toi Kebupaten Bima, beberapa waktu lalu, bisa berujung hukum. Jika apa yang dilaporkan oleh warga terbukti. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima, M Sarjan, Senin (1/2).
Dikatakannya, untuk mengetahui adanya dugaan penyimpangan, pihaknya akan mengecek ke lokasi. Komisi II akan mengeroscek keterangan Bappeda sebagai leading sector program tersebut.
Apalagi berdasarkan Juklak dan Jukni, seharusnya bantuan diberikan per kelompok 30 ekor sapi. Satu kelompok beranggotakan 10 orang, sehingga masing-masing mendapatkan tiga ekor sapi.
Diharapkannya, program P4DT yang diperuntukkan mempercepat pengentasan kemiskinan tidak menyimpang. Jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan, maka sama halnya menghambat pengentasan kemiskinan di daerah Bima. “Untuk itu komisi II akan serius menangani persoalan ini,” katanya di DPRD Kabupaten Bima. (*)
Senin, 01 Februari 2010
Koalisi Lima Partai Usung Ferry-Syafruddin
Bima.-
Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan Surat Keputuasn (SK) dukungan terhadap H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HN Nur, MPd, kini giliran koaliasi lima partai politik, menyatakan dukungan. Kelima partai itu adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Pekerja Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
Kelima koalisi ini sendiri memiliki delapan kursi di DPRD Kabupaten Bima. SK diserahkan di Pandopo dan diterima Ferry-Syafruddin, Jumat (29/1) malam lalu. Mereka yang menyarahkannya adalah Abdul Natsir, Ssos (PDK), H Syamsuddin, SSos (Gerindra), Syafruddin (PPRN), dan Edi Gunawan Sami (PPPI).
Koordinator Koalisi, Abdul Natsir, SSos, mengatakan dukungan terhadap Ferry-Syafruddin hasil keputusan masing-masing pimpinan partai politik. Keputusan itu juga berdasarkan analisa partai terhadap dinamika politik.
Dikatakannya, setelah pimpinan masing-masing partai memutusakan mengusung Ferry-Syafruddin, dilanjutkan pada rapat pleno koalisi. Hasilnya pun diserahkan kepada kedua bakal calon yang diusung.
Pertimbangan koaliis mengusung pasangan ini, kata Natsir, melihat besarnya respon masyarakat. Selain itu saran dan masukan dari kader partai. Pertimbangan itulah yang dijadikan bahan kajian, dimana keduanya berpeluang menang dibandingkan kandidat lainnya.
PDK, kata dia, sendiri 20 Januari lalu telah memutusakan siapa bakal diusung. Dukungan DPC PDK Kabupaten Bima pun diperkuat oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PDK yang ditandatangani oleh Prof Ryas Rasyid dengan nomor SK PDK/Rek/PP-SJ/026/I/2010 tertanggal 23 Januari.
“Konsekuansi dari keputusan tersebut, saya sebagai Ketua PDK Kabupaten Bima diminta oleh Pimpinan DPN menyosialisasikannya ke segenap jajaran partai, simpatisan dalam berbagai tingkatan,” katanya kepada Bimeks di Rabangodu Utara, Sabtu (30/1).
Selain itu, ujarnya, mulai menyiapkan langkah-langkah yang terkoordinir dalam kampanye nantinya. Setiap perkambangan yang ada akan dilaporkannya ke DPN PDK. Bagi koalisis keputusan ini sudah final dan mengikat.
Jika bakal calon yang diusung Ferry-Syafruddin menang, maka siap mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan. Termasuk mengamankan kebijakan ditingkat legislatif, yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Selain itu, kata dia, akan memberikan masukan dan kontribui lainnya. Seperti memanfaatkan jaringan partai untuk mendatangkan anggaran dari pusat, demi kemaslahatan rakyat dan daerah. (*)
Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan Surat Keputuasn (SK) dukungan terhadap H Ferry Zulkarnain ST dan Drs H Syafruddin HN Nur, MPd, kini giliran koaliasi lima partai politik, menyatakan dukungan. Kelima partai itu adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Pekerja Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
Kelima koalisi ini sendiri memiliki delapan kursi di DPRD Kabupaten Bima. SK diserahkan di Pandopo dan diterima Ferry-Syafruddin, Jumat (29/1) malam lalu. Mereka yang menyarahkannya adalah Abdul Natsir, Ssos (PDK), H Syamsuddin, SSos (Gerindra), Syafruddin (PPRN), dan Edi Gunawan Sami (PPPI).
Koordinator Koalisi, Abdul Natsir, SSos, mengatakan dukungan terhadap Ferry-Syafruddin hasil keputusan masing-masing pimpinan partai politik. Keputusan itu juga berdasarkan analisa partai terhadap dinamika politik.
Dikatakannya, setelah pimpinan masing-masing partai memutusakan mengusung Ferry-Syafruddin, dilanjutkan pada rapat pleno koalisi. Hasilnya pun diserahkan kepada kedua bakal calon yang diusung.
Pertimbangan koaliis mengusung pasangan ini, kata Natsir, melihat besarnya respon masyarakat. Selain itu saran dan masukan dari kader partai. Pertimbangan itulah yang dijadikan bahan kajian, dimana keduanya berpeluang menang dibandingkan kandidat lainnya.
PDK, kata dia, sendiri 20 Januari lalu telah memutusakan siapa bakal diusung. Dukungan DPC PDK Kabupaten Bima pun diperkuat oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PDK yang ditandatangani oleh Prof Ryas Rasyid dengan nomor SK PDK/Rek/PP-SJ/026/I/2010 tertanggal 23 Januari.
“Konsekuansi dari keputusan tersebut, saya sebagai Ketua PDK Kabupaten Bima diminta oleh Pimpinan DPN menyosialisasikannya ke segenap jajaran partai, simpatisan dalam berbagai tingkatan,” katanya kepada Bimeks di Rabangodu Utara, Sabtu (30/1).
Selain itu, ujarnya, mulai menyiapkan langkah-langkah yang terkoordinir dalam kampanye nantinya. Setiap perkambangan yang ada akan dilaporkannya ke DPN PDK. Bagi koalisis keputusan ini sudah final dan mengikat.
Jika bakal calon yang diusung Ferry-Syafruddin menang, maka siap mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan. Termasuk mengamankan kebijakan ditingkat legislatif, yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Selain itu, kata dia, akan memberikan masukan dan kontribui lainnya. Seperti memanfaatkan jaringan partai untuk mendatangkan anggaran dari pusat, demi kemaslahatan rakyat dan daerah. (*)
Gandeng Nadjib, Achmad Tetap Buru PAN
Bima.-
Bakal calon Bupati Bima H Achmad H Abbas akhirnya memutuskan untuk menggandeng Drs H Nadjib HM Ali, sebagai bakal calon wakil Bupati Bima periode 2010-2015. Achmad sendiri awalnya ingin menggandeng kader Partai Amanat Nasional (PAN). Meski telah menggandeng Nadjib, Achmad mengaku masih memburu PAN untuk kendaraan politik.
Achmad mengaku keputusannya menggandeng Nadjib karena adanya kecocokan dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bima itu. Direncanakan deklarasi pasangan ini dilaksanakan pertengahan Februari mendatang.
“Saya putusankan berpasangan dengan Ketua Hanura, karena komunikasi dengan kader PAN belum juga membuahkan hasil,” ujar pria asal Woha ini via Hanphone (HP), Jumat kemarin.
Namun demikian, katanya, jika PAN memutusakan mengusungnya, maka siap untuk dikaderkan. Apalagi Achmad mengaku memiliki latarbelakang Muhamadiyah dan selama ini selalu mendukung PAN setiap Pemilu.
Selain tetap memburu PAN sebagai kendaraan politik, juga membangun komunikasi dengan partai lainnya, seperti PPP dan PBB. Karena Partai Hanura belum mencukupi menjadi kendaraan politik.
Keinginannya berkompetisi dalam Pemilukada 7 Juni 2010 ini, karena keterpanggilan sebagai putra Kabupaten Bima. Pengalaman yang dimilikinya, baik disektor perbankkan bidang usaha akan diaplikasikan. Namun bukan berarti tidak memiliki pengetahuan birokrasi dan seluk beluk pemerintahan.
Dijanjikannya, akan membangun sebuah lingkungan birokrasi yang baik. Dengan mengedepankan profesionalisme dan menempatkan pejabat esuai kompetensinya.
Dikatakannya, akan membangun semangat kompetisi, bukan berdasarkan dukungan politik, yang hanya akan melahirkan dendam semata. Kenyataan itu tidak akan membangun iklim birokrasi yang baik, karena masyarakat selalu dalam posisi dikorbankan.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, bakal calon bupati yang mengikuti penjaringan di PAN adalah H Achmad H Abbad, H Ferry Zulkarnain, ST dan Drs H Zainul Arifin, sedangkan bakal calon wakil adalah H Najamuddin, Drs H Usman AK dan Ir H Ihsan, MM. (*)
Bakal calon Bupati Bima H Achmad H Abbas akhirnya memutuskan untuk menggandeng Drs H Nadjib HM Ali, sebagai bakal calon wakil Bupati Bima periode 2010-2015. Achmad sendiri awalnya ingin menggandeng kader Partai Amanat Nasional (PAN). Meski telah menggandeng Nadjib, Achmad mengaku masih memburu PAN untuk kendaraan politik.
Achmad mengaku keputusannya menggandeng Nadjib karena adanya kecocokan dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bima itu. Direncanakan deklarasi pasangan ini dilaksanakan pertengahan Februari mendatang.
“Saya putusankan berpasangan dengan Ketua Hanura, karena komunikasi dengan kader PAN belum juga membuahkan hasil,” ujar pria asal Woha ini via Hanphone (HP), Jumat kemarin.
Namun demikian, katanya, jika PAN memutusakan mengusungnya, maka siap untuk dikaderkan. Apalagi Achmad mengaku memiliki latarbelakang Muhamadiyah dan selama ini selalu mendukung PAN setiap Pemilu.
Selain tetap memburu PAN sebagai kendaraan politik, juga membangun komunikasi dengan partai lainnya, seperti PPP dan PBB. Karena Partai Hanura belum mencukupi menjadi kendaraan politik.
Keinginannya berkompetisi dalam Pemilukada 7 Juni 2010 ini, karena keterpanggilan sebagai putra Kabupaten Bima. Pengalaman yang dimilikinya, baik disektor perbankkan bidang usaha akan diaplikasikan. Namun bukan berarti tidak memiliki pengetahuan birokrasi dan seluk beluk pemerintahan.
Dijanjikannya, akan membangun sebuah lingkungan birokrasi yang baik. Dengan mengedepankan profesionalisme dan menempatkan pejabat esuai kompetensinya.
Dikatakannya, akan membangun semangat kompetisi, bukan berdasarkan dukungan politik, yang hanya akan melahirkan dendam semata. Kenyataan itu tidak akan membangun iklim birokrasi yang baik, karena masyarakat selalu dalam posisi dikorbankan.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, bakal calon bupati yang mengikuti penjaringan di PAN adalah H Achmad H Abbad, H Ferry Zulkarnain, ST dan Drs H Zainul Arifin, sedangkan bakal calon wakil adalah H Najamuddin, Drs H Usman AK dan Ir H Ihsan, MM. (*)
Langganan:
Komentar (Atom)