Bima.-
Di undangan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima, tertera jam acara pukul 07.00 Wita. Gedung KONI Kabupaten Bima jalan Soekarno Hatta, sudah tertata rapi. Spanduk besar terpampang bertuliskan Musda dengan latar foto Ketua DPP PAN, Hatta Rajasa dan Ketua DPW PAN NTB. Di sepanjang jalan baik Kota dan Kabupaten Bima ribuan atribut bendera berlambang matahari itu telah terpasang beberapa hari.
Beberapa undangan sudah hadir dan duduk menunggu. Tapi tak ada panitia menyambut tamu. Buku registrasi undangan juga tak ada di depan pintu masuk gedung. Mereka yang sudah hadir tak tahu, jika Musda dibatalkan. Berdus-dus kue juga belum diturunkan dari mobil pic up, padahal jam sudah menunjukkan pukul 08.00 Wita.
Pembatalan Musda PAN yang akan menjadi arena pertarungan antara Ady Mahyudi dan Drs H Syafruddin M Nur, MPd, cukup mendadak. Padahal, banyak yang menantikan, siapa bakal terpilih antara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima atau Wakil Bupati Bima. Dua pejabat penting dan memiliki pengaruh kekuasaan.
Ketua Steeting Commite (SC) Musda DPD PAN Kabupaten Bima, Wahidin, mengaku pihaknya menerima pembatalan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 12 jam sebelum acara dimulai. Pihaknya juga mengherankan, mengapa pembatalan itu cukup mendadak.
“Kami menerima surat faksimili dari DPP dan di dalam surat itu ada dua alasan mengapa dibatalkannya Musda,” ujarnya pada wartawan di kediaman Ady Mahyudi, Rabadompu Barat.
Alasan pertama, kata dia, adalah DPP menginstruksikan untuk memverifikasi ulang kepesertaan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT). Selanjutnya memindahkan lokasi Musda di wilayah Kabupaten Bima. “Kami benar-benar tak paham dengan penundaan ini. Kami juga sangat kecewa atas pembatalan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan,” ungkapnya.
Namun, kata Wahidin, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa, karena ini sudah menjadi instruksi dari DPP. Akan tetapi bisa dipertanggungjawabkannya, proses yang sudah dilaksanakan oleh panitia mengacu pada pedoman organisasi. Meskipun masalah kepesertaan bukan domain dari DPP, tapi DPW.
M Nasir, Sekretaris SC menambahkan berdasarkan pesan singkat (SMS) dari Wakil Ketua DPP PAN, Ahmad Hafiz Tahir, penundaan Musda bisa sampai tiga minggu. Namun bisa juga satu atau dua minggu mendatang.
Sebelumnya, kata dia, berdasarkan komunikasi antara SC dengan DPW tidak ada sinyal akan dibatalkannya Musda. Bahkan sebelumnya Wasekjen DPP PAN, Ajis Subekti, menyampaikan SC segara menggelar mengumumkan tentang pertarungan antara Ady Mahyudi yang juga Wakil Ketua DPRD dan Syafruddin, Wakil Bupati Bima. “Soal peserta diserahkan sepenuhnya ke DPW,” ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, memang direncanakan jumlah peserta adalah 210, namun karena ada DPC Bolo dan Ambalawi yang dianggap bermasalah, sehingga berkurang menjadi 191. karena dua DPC itu belum merampungkan susunan kepengurusan termasuk tingkar ranting. “Dua DPC itu rupanya bersurat ke DPP mengenai masalah tersebut, mestinya secara hirarki ke DPD,” ujarnya.
Namun, kata dia, apakah itu yang menjadi dasar sehingga tiba-tiba DPP membatalkan Musda secara mendadak atau sebuah skenario. Sebelumnya Ketua Formatur DPC Bolo dan Ambalawi telah beberapakali didesak untuk menyusun kepengurusan, tapi tidak juga dipenuhi.
“Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua element yang terlanjur menerima undangan dan kami tak sempat menyampaikan surat pembatalannya,” ujarnya.
Nasir mengatakan untuk menyiapkan Musda tersebut, panitia telah mengeluarkan dana sekitar Rp200 juta. Termasuk untuk makan bagi 1.500 orang dan akhirnya dialihkan untuk panti asuhan. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar