Tim ZAMAN Sorot Keterlibatan PNS

Bima, Bimeks.- Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, H Zainul Arifin - H Usman AK, menggelar rapat tertutup. H Nur AK, kakak kandung Usman AK menyampaikan, jika pertemuan itu bersifat rahazia. Namun ada hal juga yang menjado sorotan, yakni keterlibatan aktif PNS sebagai tim calon tertentu. Nur AK mengatakan aganda pembahasan tersebut, bersifat rahazia dan tidak untuk dipublikasikan. Pastinya, mengenai pelaksanaan Pemilu kepala daerah mendatang. “Namun kami menemukan fakta dilapangan, keterlibatan PNS secara aktif sebagai tim sukses calon tertentu,” bebernya kepada wartawan di kediaman Usman AK Kelurahan Mande, Jumat (16/10). Tidak hanya itu, kata dia, sejumlah mobil dinas mengubah nomor polisi kendaraan menjadi plat hitam. Mestinya ada tindakan tegas terhadap oknum PNS yang melakukan itu. Apalagi aturan tentang kepegawaian jelas melarang PNS berpolitik praktis. Larangan itu, ujarnya, tertuang dalam aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Men-PAN), Surat Edaran Gubernur NTB dan Surat Edaran Bupati Bima tahun 2006 lalu. Bahkan dalam surat edaran bupati, ditegaskan ada sanksi yang melanggarnya. Sebelum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terbentuk, kata dia, PNS yang terlbat harus ditindak. Jangan sampai merasahkan masyarakat, yang tidak senang dengan keterlibatan aktif aparatur pemerintah. “Apalagi data yang kami dapatkan di lapangan, satu guru harus mendapatkan dukungan 35 orang. Jangan sampai ada bentrokan ditengah masyarakat, terhadap perilaku PNS seperti itu,” ungkapnya. Pihak kepolisian juga dimintanya untuk merazia kendaraan dinas yang menggunakan plat hitam. Kendaraan itu milik dan digunakan bagi kepentingan masyarakat, bukan pribadi. Nur AK juga menyoroti tentang mobil dinas yang semanya menempel stiker Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST. Padahal pemerintahan yang sah sampai saat ini dua orang. Mestinya foto Wakil Bupati, Drs H Usman AK juga ada, karena masih sah. “Jangan salahkan kalau masyarakat sendiri yang menertibkannya,” katanya. Dia mengingatkan agar berpolitik secara sehat. Jika menang meraihnya dengan jalan terhormat. Demikian juga jika kalah, tetap terhormat. Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Abdul Wahab, SH, membantah adanya tim PNS. Namun satuan-satuan kerja yang ada dilingkup Pemda Bima memiliki wilayah binaan. Tugasnya untuk menyosialisasikan program pemerintah dan menyerap aspirasi. (BE.16)